Nunukan

Halangi Penanggulangan Covid-19 Bisa Dipidana

PEMBUBARAN : Kapolres Nunukan, AKBP Teguh Triwantoro saat memimpin pembubaran massa yang melakukan perkumpulan. (foto: Asrin/Koran Kaltara)
  • Polres Nunukan Bubarkan Kegiatan Perkumpulan

NUNUKAN, Koran Kaltara – Setelah menerima Maklumat Kapolri, seluruh jajaran kepolisian di daerah langsung bertindak.  Termasuk di Polres Nunukan. Sampai sekarang masih turun ke jalan untuk membubarkan kegiatan perkumpulan maupun kegiatan lainnya yang bisa memicu penularan Covid-19 di Kabupaten Nunukan.

Kapolres Nunukan AKBP Teguh Triwantoro melalu Kasubag Humas Polres Nunukan Iptu M Karyadi menyampaikan, apabila tidak mengindahkan Maklumat Kapolri dan melawan saat dibubarkan, maka bisa dipidanakan.

Dia menjelaskan, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, pada pasal menyebutkan bawha setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.

Tak hanya itu, kata dia, ada beberapa pasal-pasal KUHP lainnya. Seperti pasal  212 KUHP, disebutkan apabila melawan seorang pejabat yang menjalankan tugas yang sah, di pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Pasal 214 KUHP,  apabila hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau Iebih, maka ancaman pidananya maksimal 7 tahun penjara. Kemudian, pasal 216 ayat (1) KUHP, apabila tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut Undang-Undang, maka dipidana penjara paling Iama 4 bulan 2 minggu.

“Terakhir pasal  218 KUHP, menjelaskan barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta dengan pidana penjara 4 bulan 2 minggu,” terangnya kepada Koran Kaltara, Rabu (25/3/2020).

Selain itu, kata dia, ancaman bagi berkurumunan terdapat pada UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Di pasal 14 ayat 1 , disebutkan menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara 1 tahun dan atau denda Rp.1.000.000.  Ayat (2),  karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana kurungan 6 bulan danl atau denda Rp500.000,-.

Dia menjelaskan, pihaknya sudah membubarkan tempat perkumpulan massa. Seperti di pinggri jalan, tempat nongkrong anak remaja, warnet, dan sebagainya.

“Kapolres langsung yang memimpin. Kita bubarkan massa yang jumlah masuk dalam kategori banyak mencapai puluhan. Nah, tiap malam kita juga melakukan patroli rutin,” bebernya.

Saat ini, dia mengaku, pihaknya masih melakukan langka persuasif dan humanis. “Karena masyarakat sekarang mungkin sudah paham dengan imbauan ini. Bagaimana menjaga jarak, menggunakan masker dan sebagainya,” ujarnya.

Dalam Maklumat Kapolri, kata dia, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Seperti  pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan lainnya yang sejenis. Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga. Lalu, Kegiatan olah raga, kesenian, dan jasa hiburan. Unjuk rasa, pawai, dan karnaval. Serta, kegiatan lainnya yang menjadikan berkumpulnya massa.(*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin