Headline

Gubernur Kaltim : PAD Rp32 Triliun, Kecil Bagi Saya

Foto: Ilustrasi/Internet

SAMARINDA, Koran Kaltara – Rapat Kerja (Raker) Optimalisasi Pendapatan Daerah berdasarkan Geospasial dan Penandatanganan MoU antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Kalimantan Timur tentang Peningkatan Pajak Daerah serta Penandatanganan MoU E-Samsat Pegadaian, berlangsung di Ballroom Hotel Bumi Senyiur, Selasa (13/8/2019) kemarin.  Pada pembukaan raker, disampaikan presentase realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kaltim sejak tahun 2016.

Realisasi PAD Kaltim pada  2016 tercatat sebesar Rp7,8 triliun. Jumlah itu meningkat sebesar 8,6 persen tahun 2017. Kemudian kembali meningkat signifikan sebesar Rp10,62 triliun pada 2018 lalu dengan komposisi PAD Rp57 triliun perimbangan 4,3 triliun dan sisanya dari sumber lainnya.

Kondisi itu diperkirakan kembali meningkat di tahun 2019.  Tanda-tandanya telah terlihat, dimana pertengahan tahun ini telah tercatat sebesar  Rp6,77 triliun. “Kini Kaltim fokus merekrut pendapatan dengan konsep baru dengan pendekatan pada warga lewat teknologi. Seperti E-Samsat bekerja sama dengan beberapa pihak terkait,” ucap Kepala Bappeda Kaltim, Ismiati.

Ia juga mengutarakan, termasuk pembayaran pajak yang bekerjasama dengan PT. Posindo dan terkini dengan pegadaian. “Konsep E-Samsat cukup efektif.  Dalam 1 tahun lewat E-Samsat ini bisa menghimpun anggaran hingga Rp50 miliar dalam setahun.

Gubernur Kaltim Isran Noor dalam sambutannya menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kaltim cenderung meningkat hingga 5,3 persen. “Dibutuhkan inovasi dan terobosan-terobosan terkait peningkatan perolehan pendapatan dan merangkum pajak daerah. Agar, Kaltim tak akan tertinggal dari daerah lain dalam hal proses pembangunan,” ucapnya.

Isran menyebut hasil alam Kaltim, seperti batu bara, CPO dan hasil olahan kayu, belum maksimal dalam memberikan kontribusi pendapatan. “Batu bara hanya menghasilkan royalti yang minim. Begitu juga kayu gelondongan yang justru memenuhi kebutuhan di luar Kaltim. Perusahaan kayu lokal justru banyak yang tutup,” sebutnya.

Hal menarik juga disampaikan Isran Noor dalam sesi diskusi, ia menyebut Target Pemprov Kaltim dalam meraup PAD sebesar Rp32 Triliun di bawah kepemimpinannya, adalah perkara yang tak sulit. Dibutuhkan dukungan penuh pimpinan daerah dan doa agar target itu cepat terealisasi. “Rp32 triliun itu kecil. Caranya, dukung program yang pemprov canangkan pada 2020 mendatang, dimana sudah ada program kompilasi pendapatan selain mengoptimalisasi PAD daerah,” ucapnya penuh optimistis.

Menurutnya, ia kini sedang intens melakukan komunikasi level pusat dengan banyak ahli pembangunan untuk menemukan formula tepat mengawal regulasi bentukan pusat yang tak berdampak ke daerah. Salah satu kuncinya adalah belum efektifnya realisasi UU yang menyatakan bahwa pimpinan daerah adalah kepanjangan pemerintah pusat. Tetapi dalam pelaksanaannya, justru banyak keputusan pusat yang hanya terhenti atau diputuskan di kementerian tanpa melibatkan pemerintah daerah. (*)

Reporter : Andi Abdhian/Koran Kaltim

Editor : Nurul Lamunsari