Headline

Gubernur Imbau Masyarakat Tetap Tenang

Irianto Lambrie
  • Terkait Aksi 22 Mei, Irianto: Kalau Saya Tidak Sependapat

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Adanya rencana aksi di Jakarta pada 22 Mei oleh pihak yang disinyalir akan menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di Kantor KPU RI karena dianggap ada kecurangan, menyita perhatian banyak pihak. Menanggapi persoalan itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie  mengajak semua pihak berpikir jernih dan tetap tenang.

Kepada media, Irianto menegaskan bahwa dirinya tidak berpihak terhadap siapapun terkait dinamika yang terjadi saat ini. Namun, sebagai pemimpin di daerah, masyarakat diminta untuk menggunakan akal sehat. “Tentu tidak bermaksud berpihak kepada siapapun, tapi kepada obyektivitas dan kebenaran. Kita kalau menuduh, tidak bagus, apalagi berprasangka buruk. Kalau mengatakan salah, harus berani menujukkan kesalahan itu,” katanya, Senin (20/5/2019).

Ia mengajak seluruh masyarakat Kaltara agar tidak mudah terpengaruh terhadap hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Menyikapi persoalan pemilu, Kaltara merupakan daerah paling aman, sehingga ia berharap tidak ada tanggapan yang berlebihan yang mengakibatkan kondusivitas daerah menjadi terganggu.

“Imbauan saya kepada masyarakat tetap tenang, waspada dan jangan mau termakan informasi yang sifatnya hoaks, adu domba, profokasi dan fitnah,” tegasnya.

Pesta demokrasi harusnya berjalan dengan damai dan sesuai dengan aturan. Apalagi banyak lembaga-lembaga independen tingkat internasional yang memantau jalannya pemilu, termasuk di Indonesia. Jika terdapat kekeliruan dalam tahapan pemilu, ada jalur konstitusi yang bisa ditempuh sesuai dengan aturan.

“Tentu dengan data dan fakta. Kalau itu ada, tidak apa, dan ada lembaga yang menangani dalam hal ini Bawasu dan MK. Ada waktu dan prosedurnya, tentu ada persyaratannya juga,” jelasnya.

Ditanya soal gerakan yang disebut sebagai people power tersebut, menurut Irianto ada hal yang sifatnya lebih banyak manfaat yang bisa dilakukan. Bahkan ia mengaku tidak mendukung gerakan tersebut. “Kalau saya tidak sependapat. Bukan karena saya gubernur atau saya pernah jadi PNS. Saya juga di mahasiswa pernah jadi aktivis. Paham dan mengerti mana yang harus kita lakukan. Dan gerakan yang sifatnya lebih banyak mudaharat, sebagai pimpinan yang matang dan berpengalaman banyak, itu untuk apa,” ungkapnya.

Menggerakkan banyak massa, lanjutnya, tidak ada yang bisa menjamin tidak ada tindakan profokasi hingga terjadi gesekan hingga mengarah pada kerusuhan. Tak hanya itu, pembiayaan negara menjadi lebih mahal dengan banyaknya pengeluaran, khususnya dari segi pengamanan. “Mengerahkan pasukan, menjaga keamanan, mengatur lalu lintas semua jadi disibukkan. Jangan dikira supir taksi di sana (Jakarta) tidak ngomel, pengguna jalan juga marah. Tidak ada alasan bilang curang, kecuali ada bukti, silakan ada jalurnya. Tidak perlu dengan cara menang-menangan,” pungkasnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari