Bulungan

Evaluasi SAKIP 2019, Bulungan Raih Predikat B

SAKIP – Bupati Bulungan Sudjati, usai menerima hasil evaluasi Sakip pemkab Bulungan untuk tahun 2019, Senin (27/1/2020) di Bali. (Foto : Istimewa)

TANJUNG SELOR , Koran Kaltara Pemkab Bulungan akhirnya bisa meningkatkan hasil penilaian evaluali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah sebelumnya hasil evaluasi SAKIP 2018 lalu masih dipredikan CC, tahun berikutnya (2019) yang diserahkan kemarin hasilnya Pemkab Bulungan mendapat predikan B.

Hal itu berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Secara langsung hasil diterima langsung Bupati Bulungan Sudjati, pada acara penyerahan hasil evaluasi SAKIP di Inaya Hotel, Nusa Dua, Provinsi Bali.

Bupati Bulungan Sudjati mengungkapkan, hasil evaluasi KemenPAN-RB menunjukkan bawah tingkat efektifitas  dan efisiensi penggunaan anggaran oleh Pemkab Bulungan mengalami peningkatan. Utamanya jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Kualitas pembangunan budaya kinerja organisasi, serta penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan menunjukkan hasil yang baik. “Akan tetapi memang itu masih memerlukan perbaikan lebih lanjut,” ujarnya.

Menurtu bupati, hal itu berdasarkan surat dari Kemen PAN dan RB tentang hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Atas capaian tersebut, Sudjati juga menyampaikan terima kasih kepada segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bulungan atas upaya meningkatkan hasil SAKIP sehingga meningkat dari tahun ke tahun.

Sesuai informasi, sejumlah komponen yang dinilai dalam evaluasi SAKIP, di antaranya terkait perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, serta capaian kinerja.

“Saya berharap predikat B yang sudah cukup baik ini dapat dipertahankan untuk penilaian tahun anggaran 2020 ini bahkan kalau bisa ditingkatkan,” katanya.

Seperti diketahui, Kemenpan RB setiap tahunnya melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Sementara adanya SAKIP bertujuan menciptakan akuntabilitas kinerja birokrasi, mengarahkan penetapan program dan kegiatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat serta untuk menciptakan efisiensi melalui manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja. (*)

Reporter : Nurjanah
Editor : Eddy Nugroho