Headline

DPRD: PLBN untuk Kepentingan Masyarakat

Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja di titik perbatasan negara, Long Midang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, 20 Desember 2019. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Dalam Inpres tersebut, terdapat 17 kementerian yang diinstruksikan untuk mendukung percepatan pembangunan PLBN ini. Termasuk juga Panglima TNI dan Kapolri yang diminta Presiden turut memberikan dukungan. Di samping itu, juga para gubernur dan bupati yang berada di wilayah perbatasan tempat lokasi calon PLBN.

Diketahui, dari 11 PLBN Terpadu yang akan dipercepat pembangunannya, empat di antaranya atau yang paling banyak akan dibangun di Kaltara. Yakni PLBN Terpadu Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, PLBN Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong dan PLBN Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan yang ketiganya berada di Kabupaten Nunukan. Serta satu di Malinau, yakni PLBN Terpadu Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara Andi Hamzah mendorong pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan PLBN tersebut. Terlebih dengan tertibnya Inpres, setidaknya semua pihak harus mendukung. Apalagi, keberadaan fasilitas itu untuk kepentingan masyarakat khususnya di wilayah perbatasan.

“Pelaksanaan pembangunan PLBN ini juga untuk kepentingan masyarakat. Karena dengan adanya pos di perbatasan, maka perlintasan bisa lebih terawasi dengan baik. Apalagi semua terintegrasi di sana (PLBN),” sebutnya.

Bahkan, lanjutnya, dengan adanya PLBN bisa menjadi fasilitas baru di perbatasan dalam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, semakin cepat progres pembangunan, akan semakin baik. Terlebih bagi kedaulatan NKRI di perbatasan sebagai cerminan Bangsa di hadapan negara tetangga.

Selain itu, dewan siap memfasilitasi pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunannya. Seperti masalah lahan yang belum kelar, di tengah upaya Pemprov Kaltara dengan pemerintah kabupaten setempat, juga didorong oleh semangat dari masyarakatnya.

“Kalau dalam hal pembebasan lahan ini harus sesuai atau tidak ada yang dirugikan. Di sini perlu juga diberikan pemahaman kepada masyarakat, karena keberadaan PLBN ini penting bagi masyarakat dan pemerintah. Jadi perlu kebersamaan demi pembangunan tentunya,” terangnya.  (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari