Politik

DPRD Bulungan Sebut Pemasangan APK Berantakan

Pemasangan APK di salah satu titik di Bulungan terkesan berantakan karena jarak antar APK yang tidak diatur. (Foto : Dicky Umacina/Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - DPRD Kabupaten Bulungan sebut pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berantakan. Jarak antar APK satu dengan yang lainnya dianggap tidak proporsional. Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Masnur Anwar mengatakan, sebagai peserta pemilu harus memperhatikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Bulungan. Namun, yang jadi persoalan bahwa zona pemasangan APK tidak diatur untuk…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – DPRD Kabupaten Bulungan sebut pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) berantakan. Jarak antar APK satu dengan yang lainnya dianggap tidak proporsional.

Ketua Komisi I DPRD Bulungan, Masnur Anwar mengatakan, sebagai peserta pemilu harus memperhatikan surat keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Bulungan. Namun, yang jadi persoalan bahwa zona pemasangan APK tidak diatur untuk batasan jaraknya.

“Dalam SK hanya ditentukan titik lokasi, seperti di Jalan Katamso, di simpang empat Tugu Cinta Damai.Tapi untuk batasan jarak tak ditentukan,” jelasnya, Minggu (23/12/2018).

Apabila batasan jarak memang tidak ditentukan, berarti peserta pemilu bisa memasang APK di titik lokasi sesuai SK. Karena itu, ia meminta agar penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar bersikap tegas.

“Jika ditentukan batasan jarak, maka pemasangan APK bisa teratur.Termasuk untuk ukuran APK itu,” imbuhnya.

Lanjut, Masnur mengatakan, tidak adanya kejelasan soal batas jarak antar APK membuat pemandangan baliho-baliho peserta pemilu menjadi tak estetik atau indah. Akibatnya, orientasi pemasangan APK itu sendiri menjadi tak efektif.

“Kalau berjarak itu kan bagus karena kelihatan rapi. Masyarakat juga bisa mengenal dengan baik para peserta pemilu kalau baliho yang terpasang itu tidak berantakan,”kata dia.

Tumpang tindih APK pun tak jarang ditemui dibeberapa titik. Hal ini jelas merugikan para peserta pemilu. Idealnya, kata Masnur, jarak pemasangan APK juga diatur secara rinci oleh KPU. “Biar tidak ada yang tumpang tindih,” tuturnya.

Dia berharap, pengawasan terhadap pemasangan APK di zona-zona yang sudah ditentukan bisa ditingkatkan lagi guna menjaga agar semua tahapan Pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

“Termasuk pemasangan APK ini. Kita minta lebih dipantau lagi kedepannya,” tegasnya.

Penyelenggara dan pengawas pun diharapkan bisa terus menyosialisasikan soal aturan pemasangan APK kepada setiap parpol peserta pemilu. Dengan asumsi, parpol bisa mengarahkan setiap anggotanya untuk berkampanye dengan tertib.

“Kalau memang ada yang melanggar aturan ya kita harap ditindak. Di lain sisi, jika ada mungkin yang paham dengan aturannya kita minta KPU dan Bawaslu untuk proaktif menyosialisasikan aturan itu,” pungkasnya. (*)

Reporter: Dicky Umacina

Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 24 Desember 2018