Ruang Publik

Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0

Rahmattullah
  • Oleh: Rahmattullah

Memahami Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0. Akhir-akhir ini, kalimat ini sering kita dengar.  Banyak orang yang membicarakan tentang revolusi industri 4.0. Baik tokoh nasional maupun tokoh internasional, berkali-kali berbicara mengenai revolusi industri 4.0.  Kalimat, “Bersiaplah menyongsong industri 4.0” atau “Kita tidak boleh tergilas oleh industri 4.0” atau “Kita harus bisa memanfaatkan fenomena industri 4.0.”

Apa sesungguhnya revolusi industri 4.0? Prof. Klaus Martin Schwab, teknisi dan ekonom Jerman, yang juga pendiri dan Executive Chairman World Economic Forum, yang pertama kali memperkenalkannya. Dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution (2017), ia menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja dan berhubungan satu sama lain.

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of/for Things, kehadirannya begitu cepat. Banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba muncul dan menjadi inovasi baru, serta membuka lahan bisnis yang sangat besar. Munculnya transportasi dengan sistem ride-sharing seperti Go-jek, Uber, dan Grab. Kehadiran revolusi industri 4.0 memang menghadirkan usaha baru, lapangan kerja baru, profesi baru yang tak terpikirkan sebelumnya.

Revolusi Industri 4.0 pada Sektor Pemerintahan

Istilah Revolusi Industri 4.0 tidak hanya diterapkan dalam bidang industri manufaktur saja, namun dapat lebih luas sampai dengan ranah pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti cloud computing mau tidak mau, suka tidak suka, harus diadopsi oleh pemerintah agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih mudah, murah dan cepat serta akuntabel.

Cepatnya aliran data dan minimnya kesempatan untuk “bermain” dengan data akan menghasilkan cara kerja yang lebih efisien dan mempersempit ruang untuk berbuat kecurangan. Dengan semakin majunya teknologi, dunia fisik, digital dan biologis akan semakin dekat. Teknologi dan platform baru akan semakin memungkinkan warga suatu negara untuk terlibat dalam pemerintahan, menyuarakan pendapat, mengoordinasikan upaya mereka, bahkan dapat digunakan untuk menghindari pengawasan otoritas publik (Schwab 2016).

Pada penelitian lain, perubahan yang dihasilkan oleh Revolusi Industri harus selalu diikuti oleh perubahan tata kelola pemerintahan agar dapat mengimbangi perkembangan yang terjadi (Tunzelmann 2003).

Pada Revolusi Industri 1.0, dimana sumber daya kunci adalah tenaga kerja, tata kelola pemerintahan yang diterapkan adalah market governance. Perubahan tata kelola terjadi juga pada Revolusi Industri 2.0, saat mesin mulai membantu proses industri.

Pada Revolusi Industri 2.0, pemerintahan mengedepankan proses manajerial sehingga tata kelola yang diterapkan adalah sistem hierarkis.

Untuk Revolusi Industri 3.0, di era informasi yang berlimpah, pemerintah menerapkan tata kelola kolaborasi dan jaringan. Saat ini Revolusi Industri 4.0 telah di depan mata, pemerintah pun harus mengubah tata kelolanya menggunakan konsep digital-era governance (Dunleavy, et al. 2005) dimana open government menjadi suatu hal yang perlu untuk menghadapi kebutuhan masyarakat di era ini.

Ditjen Perbendaharaan Menghadapi Revolusi Industri 4.0

Menghadapi tantangan Revolusi Industri 4.0, unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan telah melakukan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan layanan kepada stakeholders.

Diantaranya, sebagai berikut; (1) Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN menjadi komponen terbesar modernisasi pengelolaan perbendaharaan  negara dengan memfasilitasi kebutuhan proses pelayanan mulai dari sisi hulu, yaitu penganggaran hingga hilir berupa penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

SPAN merupakan sistem aplikasi untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap Kementerian Negara/Lembaga. SPAN mengembangkan konsep database yang terintegrasi dengan otomatisasi proses bisnis untuk meminimalisir kesalahan input manual. SPAN terbagi menjadi enam modul, yaitu: Modul Manajemen DIPA (Spending Authority), Modul Manajemen Komitmen (Budget Commitment), Modul Pembayaran (Payment), Modul Penerimaan (Government Receipt), Modul Manajemen Kas (Cash Management), dan Modul Akuntansi dan Pelaporan (General Ledger & Accounting).

(2) Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan  SPAN pada tingkat instansi dalam hal pengelolaan anggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, persediaan, aset tetap, general ledger, dan pelaporan, dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

SAKTI merupakan gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satuan kerja (satker) sebelumnya. Seperti aplikasi RKAKL, SAS, Persediaan, SIMAK-BMN dan SAIBA. Selain menggabungkan beberapa aplikasi yang dahulunya terpisah-pisah, juga mengadopsi proses bisnis yang baru sesuai dengan proses bisnis yang dianut oleh SPAN.

SAKTI terdiri atas delapan modul, yaitu (1) modul penganggaran, (2) modul komitmen, (3) modul pembayaran, (4) modul bendahara, (5) modul persediaan, (6) modul aset tetap , (7) modul pelaporan, dan (8) modul administrator.

Modul-modul tersebut mengakses satu database bersama, sehingga tidak lagi terjadi duplikasi data seperti pada aplikasi sebelumnya. Karena SAKTI mengadopsi proses bisnis yang dianut oleh SPAN, maka interaksi antara satker dan KPPN akan meningkat.

Untuk mengakomodasi peningkatan interaksi tersebut, disediakan jembatan komunikasi antara satker dan KPPN berupa Portal SPAN dan SMS Gateway. Fasilitas ini dapat digunakan satker untuk menyampaikan data dan menerima informasi dari SPAN.

Sehubungan dengan pola komunikasi tidak langsung ini, maka proses pengecekan atas keabsahan suatu dokumen dikerjakan oleh sistem. Petugas Front Office (FO) KPPN tidak perlu lagi melakukan pengecekan manual terhadap keaslian suatu tanda tangan pejabat. Tanda tangan tersebut digantikan dengan penggunaan PIN Pejabat yang hanya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, tanggung jawab dan risiko atas penyalahgunaan PIN menjadi tanggung jawab pejabat dimaksud.

Untuk saat ini penerapan SAKTI baru untuk satker-satker di lingkungan Kementerian Keuangan. Namun, di awal semester I tahun 2019 akan diterapkan ke seluruh satker.

(3) Penerapan e-rekon dan LK. E-Rekon dan LK adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Aplikasi e-rekon dan LK memiliki dua fungsi, yaitu rekonsilasi dan penyusunan laporan keuangan. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses pada sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada validitas data yang disajikan pada laporan keuangan.

Rekonsiliasi data laporan keuangan dilaksanakan antara Bendahara Umum Negara (BUN) dalam hal ini KPPN selaku Kuasa BUN dengan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Melalui e-rekon dan LK, proses rekonsiliasi dilaksanakan secara mandiri.

Penggunaan single database pada e-rekon dan LK menyebabkan tidak diperlukan lagi rekonsiliasi pada tingkat wilayah sampai tingkat K/L. Kemudian, data valid hasil rekonsiliasi yang tersimpan dalam database e-rekon dan LK akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Aplikasi e-rekon dan LK juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung analisa dan telaah laporan keuangan.

(4) BLU Integrated Online System (BIOS) 2.0 Go Live. Merupakan sistem aplikasi berbasis web yang mengintegrasikan data layanan dan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)  untuk penyempurnaan proses bisnis, analis data, dan pengambilan keputusan.

BIOS dapat digunakan antara lain sebagai alat penyampaian dokumen usulan tarif layanan BLU, usulan remunerasi BLU, usulan penetapan BLU, izin penggunaan saldo awal, izin belanja di atas ambang batas, laporan pembinaan, laporan pengawasan, laporan tarif layanan BLU, laporan remunerasi BLU, laporan kinerja BLU, dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran BLU, monitoring, evaluasi dan analisis data atas kinerja layanan dan keuangan BLU, serta office automation.

Selain itu sebagai sarana komunikasi dan korespondensi dengan satker BLU, sehingga pembinaan pengelolaan keuangan BLU yang cepat, efektif, dan efisien dapat tercapai.

(5) Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2). Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam postur APBN. Penerimaan negara tersebut dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui tiga unit Eselon 1, yaitu DJP (Direktorat Jenderal Pajak), DJA (Direktorat Jenderal Anggaran), dan DJBC (Dorektorat Jenderal Bea dan Cukai) yang berperan sebagai pemungut penerimaan negara.

Pemungutan penerimaan negara dilakukan melalui sebuah mekanisme yang disebut MPN G2. MPN G2 atau Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua merupakan sebuah sistem penerimaan negara yang menggunakan surat setoran elektronik. Surat setoran elektronik, yaitu surat setoran yang berdasarkan pada sistem kode billing. 

Sistem billing adalah sistem yang memfasilitasi penerbitan lima belas digit angka kode billing dalam rangka penyetoran penerimaan negara tanpa perlu membuat surat setoran (SSP, SSBP, SSPB) secara manual.

Selain itu, MPN G2 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi WP/WB/WS sebagai pembayar, diantaranya ; (a) tidak perlu lagi membawa dan mengisi surat setoran (SSP, SSBP, SSPCP, dll), data setoran digantikan dengan proses billing; (b) proses billing (pembentukan data setoran) dapat dilakukan sendiri ataupun memanfaatkan register point yang disediakan (misal KPPN, KPP, KPBC, Bank/Pos Persepsi); (c) anyak alternatif metode pembayaran (channel pembayaran) yang dilakukan selain pada teller bank/pos persepsi, seperti ATM, Internet-Banking, Phone-Banking, SMS-Banking; dan (d) pembayaran dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun pada banyak channel pembayaran yang ada sehingga tidak perlu lagi mengantri di teller bank/pos persepsi pada saat melakukan setoran.

Saat ini, DJPb sedang mencoba mengembangkan MPN G-3 untuk menghadapi perkembangan dunia e-commerce yang berkembang pesat. Adapun yang saat ini dikembangkan meliputi; peningkatan jumlah transaksi yang dapat dilayani menjadi 1.000 transaction per second; peningkatan kapasitas infrastruktur server dan database; penambahan channel pembayaran berupa fintech, e-commerce, dan retail store; pembangunan portal penerimaan negara untuk pembuatan billing dan pembayaran pajak, PNBP, dan bea dan cukai dalam satu website.

(6) Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. DJPb telah mengeluarkan kebijakan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pembayaran belanja negara. Kebijakan tersebut diatur dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Penerapan Kartu Kredit Pemerintah ini akan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019.

Kartu Kredit Pemerintah merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan satker untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara dalam penggunaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah.

Pemakaian kartu kredit oleh satker kementerian negara dan lembaga akan mempercepat pelaksanaan kegiatan satker yang bersangkutan. Pelaksana kegiatan (Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadan atau pegawai) tidak perlu harus menunggu uang dari bendahara pengeluaran untuk melaksanakan kegiatannya. (*)

*) Penulis adalah Kepala Subbag Umum pada KPPN Tanjung Selor