Headline

Diskominfo Susun Draf Kajian BUMD Penyiaran

Muhammad Haris

TARAKAN, Koran Kaltara – Dinas Komunikasi dan Infomatika (Diskominfo) Kota Tarakan sedang melakukan penyusunan draf kajian pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentang Penyiaran. Dalam waktu 4 hari kedepan, draf akan diserahkan ke Bagian Perekonomian Sekretariat Pemerintah Kota Tarakan untuk dilakukan koreksi. Selanjutnya draf akan diserahkan ke Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk dilakukan kajian.

Kepala Diskominfo Kota Tarakan, Muhammad Haris mengatakan, bahwa pada Jumat pagi (14/6/2019) pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terakit telah melakukan rapat koordinasi mengenai pembahasan penyusunan draf kajian untuk membuat Raperda BUMD Penyiaran.

“Ini rapat yang kesekian kalinya dengan mengundang OPD terkait lainnya. Kemudian setelah selesai rapat, kita kumpulkan data-data. Setelah lengkap, kita serahkan ke Bagian Perekominian Sekretariat Pemkot Tarakan. Tahap selanjutnya akan menyerahkan ke UBT guna dilakukan kajian. Jadi ini masih kajian pendirian BUMD Penyiaran apakah layak atau tidak,” terangnya.

Di dalam BUMD Penyiaran ini terdapat dua jenis usaha yang akan digarap guna mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pengelolaan Tarakan Televisi dan Penyewaan Menara Telekomunikasi. Dengan terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) BUMD Penyiaran Tarakan Televisi akan dikelola lebih baik lagi, bahkan bisa menjadi Event Organeiser (EO) yang dapat menghasilkan PAD.

Sebagai operasional, akan ada dua sumber modal.  Pertama, modal awal berupa aset Tarakan Televisi yang akan dilakukan inventarisasi terlebih dahulu dengan melibatkan Inspektorat, dan penyertaan modal dari  Pemerintah Kota Tarakan. Namun untuk besarannya belum ada kesepakatan meskipun informasi yang berkembang menyatakan sekitar Rp3 miliar.

“Itu kalau ada anggarannya, tetapi semua tergantung dari kajian yang akan dilakukan oleh UBT. Kita menunggu, harapanya kita secepatnya. Ini masih kajian, baru disusun Raperda-nya. Nanti UBT akan melakukan paparan di hadapan DPRD, dan diharapkan sebelum berakhir masa jabatan Agustus 2019 semuanya sudah selesai,” ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tarakan Televisi, Riskyanto mengatakan pihaknya akan mendukung segala keputusan yang diambil oleh Pemkot Tarakan. Termasuk pengalihan landasan hukum yang awalnya Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) menjadi BUMD Penyiaran.

“Sesuai keputusan hasil rapat dengan Wali Kota, begitu statusnya dirumahkan, saya selaku Plt diberikan tanggung jawab. Kita akan membantu dan mengawal serta memberikan masukan secara teknis dengan pihak terkait dan tim yang ditunjuk untuk pembentukan BUMD Penyiaran ini,” ucapnya.

Tarakan Televisi juga akan membantu bagian aset untuk melakukan inventarisasi yang akan menjadi modal awal pembentukan BUMD Penyiaran.

“Salah satu poin diskusi yang disampaikan dalam rapat Tarakan Televisi kedepan menjadi BUMD Penyiaran harus bisa menambah PAD sehingga harus kreatif, salah satunya dengan membentuk EO. Selain itu peluang mendapatkan PAD juga terbuka lebar yang bisa didapat oleh Tarakan Televisi, oleh karena itu harus ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta jangkauan siaran yang lebih luas. Selain itu, Tarakan Televisi juga akan menyiarkan secara streaming dan membuat promosi secara online,” pungkas Kiki panggilan akrabnya. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Nurul Lamunsari