Headline

Dishub Tegaskan Sesuai Aturan

Dishub Kaltara menggelar pertemuan dengan kepolisian, instansi terkait dan Gapasdap serta sejumlah pengusaha speedboat lainnya, (13/1/2020). (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Izin Trayek Mati, tetap Tidak Beroperasi

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar pertemuan dengan sejumlah pengusaha speedboat, kepolisian dan instansi terkait, Senin (13/1/2020). Pertemuan tersebut membahas terkait delapan armada yang tidak beroperasi, karena izin trayek yang telah habis masa berlaku.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dishub Kaltara itu berlangsung cukup alot melalui diskusi yang cukup panjang. Kepala Dishub Kaltara, Taupan Madjid menegaskan, yang terpenting dalam masalah tersebut adalah jaminan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi.

“Keselamatan yang utama. Kalau kenyamanan, masih dalam proses . Tapi keselamatan tidak ada tawar-menawar. Apalagi banyaknya kejadian kecelakaan di laut,” katanya mengawali pertemuan.

Kepada media, ia mengemukakan, terkait perpanjangan izin trayek, ada syarat yang perlu dipenuhi oleh pihak pengusaha speedboat. Selama syarat tersebut tidak dipenuhi, maka pihaknya tidak dapat memberikan rekomendasi izin untuk berlayar.

“Terkait dengan perpanjangan, itu ada syarat teknis. Apabila belum memenuhi syarat, belum bisa kita rekomendasi. Ada syarat minimum yang belum mereka lakukan. Artinya kita mengikuti aturan yang ada,” tegasnya.

Untuk diketahui, regulasi terkait pelayaran sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian terdapat pula Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan. Regulasi di tingkat daerah, juga terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepelabuhanan, Keselamatan dan Keamanan Pelayaran. Bahkan secara spesifik diatur pula dalam Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Penyeberangan Dalam Wilayah Provinsi Kaltara.

“Intinya kami menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan aturannya sudah jelas. Jadi setiap armada, wajib punya izin trayek dan kartu pengawasan. Hirarkinya, Dishub dalam penerbitan perizinan itu di ASDP. Kalau untuk SPB (Surat Persetujuan Berlayar) itu kewenangan Syahbandar,” tambah Kepala Bidang Laut, dan Angkutan Sungai, Danau dan dan Pelabuhan Dishub Kaltara, Datu Imam Suramenggala.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Risdianto mengatakan, terkait perizinan pihaknya juga mengikuti aturan yang ada. Ia menegaskan, bahwa proses perizinan di Dinasnya, adalah bersifat administratif.

“Kami adalah OPD yang menjalankan perizinan bersifat administratif perizinan. Jangan khawatir terkait waktu perizinan. Ada yang namanya NSPK (nilai standar prosedur dan kriteria). Kalau di kami, kalau semua sesuai, secara administrasi bisa selesai, bahkan dua hari (selesai, Red.),” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Tarakan, Mulyadi berharap ada solusi terkait permasalahan tersebut. Pihaknya berkeinginan pelayanan pelayaran tetap berjalan lancar.

“Ada delapan unit speed kami yang tidak bisa berangkat. Permasalahan yang ada berbeda-beda. Kami berharap dalam pertemuan ini bisa ada solusi, bagaimana agar kami bisa kembali beroperasi,” tandasnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari