Tarakan

Disdukcapil Diramaikan Calon Pelamar CPNS

Keramaian warga yang hendak mengurus legalisir KTP dan KK di kantor Disdukcapil Tarakan. (Foto : Sahida/Koran Kaltara)
  • Hamsyah: Kalau Ada yang Minta Duit, Laporkan

TARAKAN, Koran Kaltara Pemprov Kaltara merilis jadwal pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Rabu (5/10/2019) lalu. Dijadwalkan, pembukaan pendaftaran baru dilaksanakan 11 November nanti. Namun, para calon pelamar CPNS sudah mulai membanjiri kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tarakan.

Para calon pelamar ini akan mengurus legalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ini merupakan salah satu persyaratan dalam CPNS nanti. Nur Azizah, salah satu calon pelamar CPNS mengaku lebih awal melakukan legalisir KTP dan KK untuk menghindari antrean panjang, mendekati pendaftaran CPNS nanti.

“Sebenarnya saya juga belum tahu, apa aturannya mengharuskan KTP dan KK dilegalisir. Tapi, ya untuk persiapan saja,” katanya.

Diakuinya, tahun ini pertama kalinya ia akan menjadi pendaftar CPNS karena baru saja menyelesaikan studinya di Universitas Borneo Tarakan. Namun, menurut informasi yang ia terima pada pendaftaran CPNS sebelumnya, legalisir KTP dan KK jadi syarat dokumen yang harus dipenuhi.

“Ya, yang penting semua sudah lengkap dokumennya. Tinggal bawa ke Tanjung. Sebenarnya, kalau dari syarat dokumen yang saya lihat di website itu cuma dokumen yang di-scan. Tapi, saya pikir disiapkan saja lah, supaya nanti tidak keburu ramai yang mau legalisir,” tuturnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota  Tarakan, Hamsyah saat dikonfirmasi mengaku sudah mempersiapkan pelayanan khusus. Hal ini untuk mengantisipasi warga yang hendak mengurus legalisir KTP dan KK melonjak, seperti tahun sebelumnya.

“Kalau selama beberapa hari ini, peningkatan pengurusan legalisir meningkat 60 persen dibanding sebelumnya. Tapi, alhamdulilah masih bisa kami layani tanpa petugas bantuan,” katanya.

Ia mengaku akan memprioritaskan permohonan legalisir dari pelamar CPNS ini. Hamsyah juga menegaskan dalam pengurusan legalisir tidak dipungut biaya dan petugas dilarang menerima uang dari warga.

“Kalau ada yang macam-macam atau meminta duit, tolong laporkan sama kami. Kalau ketahuan akan kami proses,” tegasnya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Rifat Munisa