Tana Tidung

Dewan: Aparat Desa Galau karena ADD Belum Cair

Yunus Yakau
  • Terpaksa Berhutang untuk Kegiatan Rutin

 TANA TIDUNG, Koran Kaltara – Memasuki triwulan kedua di tahun 2020 ini, diduga Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) belum ada pencairan. Keterlambatan pencairan ini membuat aparat desa galau lantaran mereka harus merealisasikan sejumlah program desa seperti kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan lainnya.

Anggota DPRD, M Yunus Yakau mengatakan, saat DPRD melakukan reses di sejumlah desa ternyata diketahui ADD belum ada pencairan, aparat desa mengeluhkan hal tersebut karena untuk kegiatan-kegiatan rutin seperti pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dan kebutuhan lainnya rata-rata mereka harus berhutang terlebih dahulu.

“Melihat keadaan seperti ini seharusnya ADD segera cair sehingga pemerintah desa bisa melaksanakan setiap kegiatannya dengan baik, sekarang ini sudah memasuki triwulan kedua dan pengesahan Peraturan Daerah (perda) terkait APBD Tahun 2020 sudah dilaksanakan sejak 31 Desember 2019 lalu,” katanya, Rabu (25/3/2020) kemarin.

Menurut dia, mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 205 Tahun 2019 tentang penyaluran dana desa dimana dana desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi desa, ditransfer melalui APBD atau melalui kabupaten dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat.

“Mengacu pada permenkeu 205 Tahun 2019 tentang penyaluran dana desa di tahun 2020 harus dimulai pada Januari Tahun 2020 dan dilakukan dalam tiga tahap, akan tetapi sampai saat ini pencairan belum juga terlaksana, untuk menutupi seluruh kebutuhan di desa mereka harus berhutang di toko-toko, prihatin sekali melihat kondisi di pemerintahan desa, bagaimana mereka mau membangun maksimal jika anggaran saja belum dapat direalisasikan,” sambung dia.

Penyaluran dana desa sendiri dilakukan dalam tiga tahapan, tahap pertama dicairkan sebanyak 40 persen dari keseluruhan anggaran yang diterima oleh masing-masing desa, lalu tahap kedua sebanyak 40 persen dan yang terakhir atau tahap ketiga dengan 20 persen.

“Permenkeu atau PMK juga disusun sebagai pedoman untuk melaksanakan kebijakan reformulasi perhitungan ADD sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020, kami sangat berharap 32 desa di lima kecamatan mulai Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia, Muruk Rian dan Betayau bisa segera mendapatkan anggaran yang mereka butuhkan guna memaksimalkan kegiatan pembangunan di desa mereka,” pinta dia.

Ketika Koran Kaltara ingin mengkonfirmasi ke Kepala Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) yang berkantor di Jalan Perintis, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, ternyata dia sedang tidak berada di tempat. (*)

Reporter: Hanifah

Editor: Nurul Lamunsari