Politik

Desa Balansiku Tolak Politik Uang

Proses pemasangan jaket sebagai tanda komitmen melawan politik uang kepada relawan Bawaslu Nunukan, Sabtu (22/12/2018). (Asrin/Koran Kaltara)
Pilot Project Desa Tolak Politik Uang dan SARA di Nunukan NUNUKAN, Koran Kaltara - Pesta demokrasi tinggal beberapa bulan lagi. Tahapan kampanye sudah mulai. Untuk mengantisipasi kecurangan dalam kampanye, Bawaslu Kabupaten Nunukan telah mengambil langkah awal. Salah satunya, dengan melaunching Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik sebagai pilot project desa tolak dan lawan politik uang, Sabtu (22/12/2018)…
  • Pilot Project Desa Tolak Politik Uang dan SARA di Nunukan

NUNUKAN, Koran Kaltara – Pesta demokrasi tinggal beberapa bulan lagi. Tahapan kampanye sudah mulai. Untuk mengantisipasi kecurangan dalam kampanye, Bawaslu Kabupaten Nunukan telah mengambil langkah awal.

Salah satunya, dengan melaunching Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik sebagai pilot project desa tolak dan lawan politik uang, Sabtu (22/12/2018) pagi.

Ketua Bawaslu Nunukan, M Yusran mengatakan, jangan mau ditipu dengan politik uang karena melanggar pasal 280 ayat (1) huruf (j)  junto pasal 523 ayat (1), (2) dan (3). Sebab, kata dia, yang merasakan ke depannya adalah masyarakat.

“Kasihan anak dan cucu kita ke depannya. Kalau terima uang politik, maka yang merasakan pembangunan anak dan cucu kita,” terangnya kepada Koran Kaltara, Sabtu (22/12/2018).

Kegiatan launching yang bertempat di halaman Kantor Desa Balansiku, kata dia, bertujuan mempersempit margin praktik politik uang dengan partisipasi pro-aktif dan langsung ke masyarakat dalam melawan politik uang.

“Karena ini diyakini menjadi akar dari praktik kejahatan luar biasa yakni korupsi yang mewabah saat ini dan berdampak pada masih jauhnya rasa keadilan pembangunan merata di semua tempat,” jelasnya).

Praktik korupsi, kata dia, berujung dan merugikan masyarakat itu sendiri. Sehingga sangat perlu dilawan dengan cara ditolak dan dilaporkan ke pengawas pemilu terdekat.

“Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat, maka patut diapresiasi pula kesadaran Kepala Desa Balansiku H. Firman, BPD, LPM dan 8 ketua RT bersama seluruh warga Desa Balansiku yang berani mendeklarasikan dirinya sebagai desa melawan politik uang melalui penandatanganan petisi deklarasi dan sekaligus penyematan jaket relawan lawan politik uang,” tuturnya.

Untuk itu, Bawaslu sudah mem-branding tiap masjid di Desa Balansiku sebagai masjid lawan politik uang dan politisasi SARA berdasarkan persetujuan pengurus masjidnya.

“Kita telah pasang spanduk penolakan dan lawan atas politik uang dan politisasi SARA itu sebagai bentuk  edukasi dan peringatan. Sisi lain akan dibentuk posko relawan pengawasan partisipatif dan itu pun berdasarkan keinginan para ketua RT,” ujarnya.

Kepala Desa Balansiku, Sebatik, H. Firman mengatakan siap menerima tantangan melawan politik uang. “Kita sudah siap. Seluruh ketua RT Desa Balansiku akan tegas kepada politik uang. Jadi kalau ada memang kita temukan di lapangan kita akan proses dan laporkan Panwas Kecamatan,” tutupnya. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Didik