Politik

Bulungan Usulkan Anggaran Pilkada Rp35 M

Ketua KPU Bulungan saat ditemui media di depan Kantor Gadis Prov Kaltara, Senin (17/6/2019). (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • KPU Bulungan: Kalau Bisa Jangan Diganggu Gugat Lagi

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Memasuki pertengahan Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan mulai melakukan persiapan jelang tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Dikatakan Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani, pihaknya sudah menyampaikan rancangan kebutuhan anggarannya ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. Besaran yang diajukan senilai Rp35 miliar. Angka ini, menurutnya, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil perhitungan secara riil.

“Sudah kami ajukan sekitar Rp35 miliar lebih. Itu dibuat secara riil per tahapan sesuai dengan anggaran yang harus kita tentukan untuk menjalankan proses Pilbup (Pemilihan Bupati) 2020 nanti,” sebutnya, Senin (17/6/2019).

Ia menegaskan, KPU tidak mengajukan anggaran lebih dari kebutuhan riil pelaksanaan tahapan pilbup dari awal hingga akhir. Meski demikian, angka yang diajukan belum bisa dianggap final karena akan dibahas lagi bersama Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Bulungan.

Ia mengungkapkan, usulan rancangan kebutuhan anggaran KPU Bulungan itu sudah masuk ke TAPD. Jadi, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu jadwal pertemuan sesuai dengan panggilan dari TAPD untuk melakukan pembahasan.

“Tentu kami berharap angka yang kita ajukan itu sudah tidak dipangkas lagi. Karena anggaran yang diajukan ini sudah angka riil. Sudah sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau bisa jangan diganggu gugat lagi,” harap Ketua KPU Bulungan.

Menurutnya, tahun ini ada peningkatan usulan anggaran dari pilbup periode sebelumnya yang hanya Rp24 miliar, atau naik sekitar Rp11 miliar. Karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah satunya mengenai kondisi saat ini dan lima tahun sebelumnya.

“Naik sekitar Rp10 sampai Rp11 miliar ini dalam jangka waktu lima tahun tidak terlalu besar. Makanya kita harapkan tidak ada pemangkasan. Jikapun memang harus ada, tentu kita akan lihat poin-poin yang mana yang bisa dihilangkan,” tuturnya.

Adapun untuk pengganggaran pilbup tahun 2020 ini, KPU Bulungan sudah mengambil semua dasarnya dari Anggaran Pendapatan Belanjas Negara (APBN). Artinya sudah terbilang kecil jika dibandingkan dengan menggunakan dasar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berbagai ketentuan digunakan untuk penyusunan rancangan kebutuhan anggaran ini, mulai dari PKPU hingga ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita tunggu saja kapan kita dipanggil. Semoga bisa secepatnya. Karena paling tidak akhir tahun ini tahapan sudah harus dimulai, karena tahapan itu dimulai 12 bulan sebelum pilkada dilakukan,” sebutnya.

Sementara itu, dijelaskan juga olehnya, pengajuan anggaran itu terbagi atas dua item. Ada yang pra pilkada dengan anggaran sekitar Rp2 miliar. Ini masuk di perubahan dengan mekanisme hibah murni. “Yang Rp2 miliar ini hibah murni. Beda dengan usulan Rp35 miliar, dia menggunakan NPHD,” tutupnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Hariadi