Ekonomi Bisnis

BPS Menyebutkan Jumlah CV Terus Meningkat

Kepala BPS Bulungan, Maibu Barwis Sugiarto

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sejak terbentuknya Kabupaten Bulungan sebagai Ibukota Provinsi Kaltara beberapa tahun lalu, kemajuan daerah mulai terlihat. Beberapa kelompok mendirikan Commanditaire Vennootschap atau yang biasa dikenal dengan sebutan CV.

Terbukti menurut data Badan Pusat Statisktik (BPS) Bulungan, jumlah perusahaan menurut bentuk badan hukum di Bulungan paling banyak CV yang mencapai kurang lebih 200 badan usaha.

“Saat ini sudah banyak sekali usaha yang berbadan hukum CV dan itu dipastikan jumlahnya meningkat setiap tahunnya,” ucap kepala BPS Bulungan Maibu Barwis Sugiarto Senin, (29/7/2019)

Dirinya menjelaskan CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya.

Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif.

“Ciri dan sifat ya itu ada bermacam-macam ya contoh kecil saja sulit, untuk menerik modal yang telah disetor, mudah mendapatkan kreditan pinjaman, relatif mudah untuk didirikan akan tetapi kelangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu, ya bisa kita katakan yang paling banyak mendomonasi itu adalah CV,” jelasnya pada Koran Kaltara.

Sedangkan untuk koperasi dan perseroan terbatas jumlah ya relatif tidak naik dan tidak turun. Dalam hal ini, CV memiliki keterbatasan dan hanya bisa melakukan berbagai kegiatan usaha yang terbatas pada bidang tertentu saja, seperti perdagangan, pembangunan (kontraktor) sampai dengan grade 4, perindustrian, perbengkelan, pertanian, percetakan, dan jasa.

“Kepengurusan di dalam CV akan dilakukan minimal 2 (dua) orang, yakni Pesero Aktif dan Pesero Pasif, Besarnya modal awal juga tidak ditentukan secara khusus sehingga penyetoran modal ini dapat ditentukan dan dicatat secara mandiri pendiri perusahaan. Terkait dengan bukti penyetoran modal yang dilakukan Pesero Aktif dan Pesero Pasif, bisa diatur dalam perjanjian khusus yang disepakati semua pihak,” pungkasnya. (*)

Reporter : Ike Julianti

Editor : Rifat Munisa