Headline

BPK RI Soroti Angka Kemiskinan

Anggota VI BPK RI Harry Azhar Azis bersama Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat baru tiba di DPRD Kaltara. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Penggunaan Anggaran Didorong untuk Kesejahteraan Masyarakat

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) untuk Tahun Anggaran 2018 kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-5 kalinya. Diserahkan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon dan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Senin (20/5/2019).

Disamping capaian tersebut, BPK memberikan perhatian terhadap adanya peningkatan angka kemiskinan sebesar 24,6 persen. Sesuai data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Harry Azhar Azis, baik pemprov maupun DPRD harus memperhatikan persoalan tersebut.

“Yang harus menjadi perhatian yakni pada angka kemiskinan. Mohon juga perhatian pimpinan dan anggota DPRD menyangkut penganggaran. Supaya diperhatikan langsung penganggaran yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

Ia berharap, dengan raihan opini WTP, Kaltara bisa berkembang lebih maju dan angka kemiskinan bisa semakin ditekan. Ia mengakui, dari sisi pengangguran, Kaltara telah berhasil mengurangi angka pengangguran terbuka setiap tahunnya.

“Selain itu, provinsi ini telah meraih opini WTP kali. Bertambah pula entitas kabupaten, yaitu KTT peroleh opini WTP. Sisanya tinggal Bulungan dan Tarakan. Tapi dengan komitmen besar, kami harapkan provinsi juga dapat membantu Bulungan dan Tarakan agar mereka bisa tahun berikutnya peroleh WTP pula,” harapnya.

Berdasarkan evaluasi BPK, Kaltara dinilai telah melaksanakan sebagain besar rekomendasi yang diberikan. Termasuk tindaklanjut dari pemantauan pada semerter II 2018, dimana rekomendasi yang ditindaklanjuti total 94,4 persen. “Ini diatas standar yang saya tetapkan untuk wilayah timur, yang hanya sebesar 80 persen,” sebutnya.

Dikonfirmasi angka kemiskinan, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie membenarkan data tersebut. Namun ia menegaskan, bahwa semua daerah di Pulau Kalimantan, angka kemiskinannya fluktuatif. Apalagi Kaltara yang merupakan daerah baru, sehingga banyak warga yang migrasi dari luar.

“Bahwa kemiskinan seperti Kaltara termasuk Kaltim atau Pulau Kalimantan pasti angkanya fluktuatif. Karena ini daerah orang migrasi orang datang tiap hari. Yang datang rata-rata pengguran. Di daerah asalnya tak punya pekerjaan, sehingga datang kemari berharap menata masa depan untuk lebih baik. Orang datang baru dapat KTP kaltara, kalau dia pengangguran masuk kategori miskin,” ungkapnya.

Meski demikian, pemerintah daerah tidak tinggal diam. Sejumlah program yang pro rakyat terus dilaksanakan. Mulai dari memberikan bantuan langsung, termasuk bantuan perumahan bagi warga yang kurang mampu. “Upaya keras kita, utamanya penduduk asli dan yang sudah lama mereka ada peningkatan hidup. Yang tadinya tidak punya rumah, jadi punya rumah. Yang tadinya tidak layak huni (rumahnya) dibikin jadi layak huni. Yang tadinya ngontrak rumahnya, bisa mulai kredit,” terangnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari