Tarakan

Besaran Biaya PTSL Banyak Dikeluhkan

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Ombudsman Khawatir Adanya Pungli

TARAKAN, Koran Kaltara Biaya pembuatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp250 ribu banyak dikeluhkan masyarakat, karena ada yang sampai harus membayar Rp800 ribu. Oleh karena itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) perwakilan Kalimantan Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama pihak terkait untuk menuntaskan persoalan ini. Karena telah terjadi maladministrasi yang berpotensi pungutan liar (pungli).

“Sering ada laporan dari masyarakat berkaitan dengan PTSL dengan potensi maladministrasi, padahal berdasarkan keputusan 3 menteri biayanya hanya Rp250 ribu, tetapi biayanya bisa lebih. Namun di beberapa kasus justru kurang besar karena letak lahan yang akan diukur jaraknya cukup jauh, dan harus melalui medan yang sulit dijangkau. Oleh karena itu kita lakukan FGD ini untuk menyamakan persepsi, dan hasilnya kita bawa ke pusat,” terang Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltara, Ibramsyah, Selasa (10/9/2019).

Yang menjadi kendala, atau terjadinya pembengkakan biaya biasanya terjadi adanya keterlibatan ketua RT dimana harus melakukan koordinasi dengan pihak keluarahan maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Ada benarnya juga memberikan imbalan kepada ketua RT, secara manusiawi ini diperbolehkan masak kerja orang yang kadang masuk hutan segala malam tidak dihargai. Sebenarnya niatnya baik tetapi alam aturan itu dianggap pungli dan maladministrasi. Maka ini yang menjadi perhatian kita, saat ini,” ungkapnya.

Sementara itu, menanggapi hal ini, Wali Kota Tarakan Khairul menjelaskan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang biaya PTSL yang belum menerangkan secara rinci peruntukanya. Oleh karena itu, dirinya berecana melakukan evaluasi dan melakukan kebijakan baru, karena perwali yang ada merupakan produk wali kota sebelumnya.

“Dalam Perwali hanya bulat Rp250 ribu tidak dijelaskan untuk apa saja, sehingga masyarakat kurang jelas. Sedangkan untuk oknum ketua RT yang melakukan pungutan sudah diingatkan dan saat ini sedang dilakukan pembinaan. Ini akan kita perbaiki supaya tidak ada masalah di kemudian hari,” ucapnya.

Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan di BPN Kota Tarakan, Lena Purnamasari menjelaskan, terdapat 3 poin pembayaran PTSL sebesar Rp250 ribu yang pertama untuk penyiapan dokumen, pengadaan patok, dan biaya operasional. Dimana biaya operasional ada penyiapan surat pernyataan kuasa menggunakan materai, transportasi petugas kelurahan ke kantor pertanahan untuk perbaikan dokumen yang terjadi kesalahan, pengangkutan dan pemasangan patok.

“Dalam implementasinya ketua RT sangat penting, ketua RT kepanjangan dari kelurahan. Jadi kita untuk melakukan komunikasi dengan kelurahan melalui ketua RT. Jadi terkadang biaya tambahan ini yang menjadi biaya tambahan. Kalau penerbitan sertifikat tanah ke masyarakat itu gratis karena biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah sudah ditanggung oleh pemerintah, melalui dipa kantor wilayah pertanahan Kalimantan Timur yang diserahkan ke BPN Tarakan,” ungkapnya.

Dalam satu tahun penerbitan PTSL ditargetkan oleh pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur. Untuk di Tarakan selama 2019 ini terdapat 2.850 PTLS dan sudah 100 persen tercapai, hal ini karena dalam rangka percapatan. (*)

Reporter : Sofyan Ali Mustofa

Editor : Rifat Munisa