Headline

Belanja Pembangunan Pemprov Kaltara 2019 Menurun

Suasana rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Raperda Provinsi Kaltara tentang APBD tahun anggaran 2019, di Ruang Rapat DPRD, Rabu (12/12/2018). (Foto : Dicky Umacina/Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Kaltara tahun 2019 diprediksi menurun jika dibandingkan dengan APBD 2018. Pada tahun ini, APBD provinsi ke-34 ini ditetapkan di angka Rp3,1 Triliun, sedangkan tahun depan hanya berkisar Rp2,9 triliun. Pada penyampaian nota keuangan yang disampaikan Pj Sekprov Kaltara, Syaiful Herman di Ruang…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Provinsi Kaltara tahun 2019 diprediksi menurun jika dibandingkan dengan APBD 2018. Pada tahun ini, APBD provinsi ke-34 ini ditetapkan di angka Rp3,1 Triliun, sedangkan tahun depan hanya berkisar Rp2,9 triliun.

Pada penyampaian nota keuangan yang disampaikan Pj Sekprov Kaltara, Syaiful Herman di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kaltara, Rabu (12/12/2018), terungkap rincian pengelolaan anggaran Pemprov Kaltara.

Dari nilai belanja Rp2,9 triliun, pendapatan hanya ditaksir Rp2,5 triliun. Dengan demikian, defisit antara belanja dan penerimaan berada di angka Rp400 miliar.

Saiful mengatakan, KUA-PPAS yang disusun adalah bentuk implementasi kebijakan pembangunan Provinsi Kaltara berdasarkan pendekatan kinerja. Pemprov juga telah menyusun program prioritas sesuai amanat Permendagri 59 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Keuangan Daerah.

“Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan perkiraan secara nasional,” urainya saat menyampaikan nota penjelasan APBD 2019 di Rapat Paripurna ke-26 bersama DPRD, Rabu (12/12/2018).

Ia menjelaskan, belanja daerah tahun 2019 sudah sesuai dengan rencana pembangunan nasional yang terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. Program yang tersusun benar-benar selektif dari sisi efisinsi maupun efektivitas pembangunan. Harapannya, pemprov dapat lebih fokus terhadap program yang tidak mubazir.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kaltara Marten Sablon menjelaskan, menurunnya komponen pendapatan daerah dalam APBD 2019 memaksa pemprov harus bekerja lebih keras untuk menggali potensi sumber PAD.

“Kita harap pemprov bisa menggali PAD yang kita miliki untuk menambah pendapatan daerah,” jelasnya.

Marten menyebut, sejumlah potensi PAD harusnya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemprov. Tinggal bagaimana dinas teknis di lingkup pemprov lebih jeli dalam mengelola potensi PAD yang ada. “Seperti sektor pertambangan, kelautan dan pertanian kita. Menurut saya itu sangat berpotensi untuk menambah PAD,” urainya.

Selain itu, pemprov juga dituntut untuk memaksimalkan penarikan pajak dan retribusi. Baik itu pajak bangunan maupun retribusi jasa. Apalagi saat ini sejumlah aset sudah dimiliki sepenuhnya oleh pemprov, seperti Pelabuhan Tengkayu I (SDF) Tarakan. “Jadi pajak dan retribusi ini juga harus maksimal,” desak dia.

Dia berharap, dengan postur anggaran yang ada saat ini, pemprov diminta tetap bisa memaksimalkan alokasi yang diberikan. Melemahnya kekuatan fiskal daerah kata dia bukan berarti menghambat pembangunan. Dengan syarat, gubernur sebagai kepala daerah dapat memaksimalkan pendapatan daerah.

“Meski pendapatan menurun dan belanja meningkat, saya rasa semua tetap bisa berjalan. Catatannya bagaimana pemprov memaksimalkan pendapatan daerah,” pungkasnya. (*)

Reporter: Dicky Umacina

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 13 Desember 2018