Headline

Belanja Pegawai Tahun Depan ‘Diperketat’

Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyebutkan, anggaran 2020 fokus untuk pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakatnya. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Pemprov Pastikan APBD 2020 Dirasakan Langsung Masyarakat

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pembahasan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 masih terus berproses. Bahkan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) telah menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2020 kepada DPRD Kaltara, beberapa waktu lalu. Gubernur Irianto Lambrie mengatakan, penggunaan anggaran tahun depan lebih diperketat, khususnya terkait dengan belanja pegawai.

Seperti kebijakan sebelumnya, rasionalisasi anggaran masih dimungkinkan untuk dilakukan pada 2020 mendatang. Seperti pemangkasan perjalanan dinas bagi pegawai Kaltara. Selain itu, efisiensi juga akan mengarah pada insentif saat absen di jam kerja, menjadi salah satu atensi gubernur.

“Belanja pegawai, tahun depan tetap ada (rasionalisasi) terutama pengetatan perjalanan dinas. Kemudian sanksi bagi yang tidak rajin, itu masuk silpa untuk insentifnya yang kita pangkas. Jadi kalau misalnya tidak masuk 1 hari, ada persentasenya (pemotongannya) dalam Pergub (Peraturan Gubernur). Terus juga belanja operasional kantor, mungkin kertas, ATK kita perketat (pengawasannya),” tegas gubernur.

Hasil dari rasionalisasi dan dana potongan bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Menurut Irianto, anggaran tersebut bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan dasar masyarakat Kaltara yang lebih mendesak.

“Kalaupun kecil-kecil, dikumpulin banyak dan lumayan. Bisa ratusan juta atau bahkan mungkin miliaran. Dan itu tidak mudah, tentu ada yang tidak suka. Waktu saya memangkas satuan perjalanan dinas saja banyak yang ribut. Padahal uangnya kembali ke masyarakat. Bisa kita perbaiki rumah orang miskin dan untuk BPJS. Untuk kesehatan, saya suruh ditambah terutama pengobatan gratis, atau pengadaan obat-obatan untuk masyarakat,” terangnya.

Lebih jauh diterangkan gubernur, salah satu bentuk evaluasi sejak dirinya menjabat sebagai gubernur Kaltara, yakni proyek pembangunan dengan anggaran besar akan dikurangi. Khusus yang bersumber dari APBD, ke depan lebih diperuntukkan pada program padat karya yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat.

“Tahun 2020 itu, kita akan mengurangi proyek-proyek yang anggarannya besar. Tapi lama selesainya. Misalnya kita mau bangun jalan 50 kilometer, ternyata tiap tahun yang mampu kita lakukan paling 2 kilometer, kapan selesainya. Akhirnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat, baik uangnya maupun manfaat proyek itu. Karena itu kita lebih kepada proyek yang sifatnya padat karya,” ungkapnya.

Meski demikian, penting untuk melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota se-Kaltara. Supaya program yang dilaksanakan tidak tumpang tindih dan saling terintegrasi. Nilai proyek tersebut bisa lebih rendah, namun dapat dirasakan lebih cepat manfaat pembangunannya oleh masyarakat.

“Jadi nilai proyek sekitar Rp500 juta atau Rp200 juta, dan mungkin itu bisa pemilihan langsung atau penunjukan langsung masih bisa. Nanti dikerjakan oleh UMKM untuk kelas kontraktornya, lalu masyarakat setempat bisa ikut bekerja. Cepat selesai mungkin tidak sampai setahun bisa selesai, dan hasilnya itu manfaatnya bisa dirasakan, misalnya jalan-jalan kecil, gang, atau sumur dan listrik untuk masyarakat. Jadi tidak perlu bertahun-tahun baru dinikmati masyararakat,” bebernya.

Akan tetapi, berbeda dengan pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit mengharuskan penggunaan dana yang besar. Sementara kondisi APBD Kaltara yang belum memadai sehingga dianggarkan secara bertahap. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari