Politik

Bawaslu Tarakan Belum Bisa Tertibkan APK

Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Sulaiman saat memberikan keterangan pers di ruang serbaguna kantor Bawaslu Tarakan yang berada di Jalan Sumatera. Foto: Sofyan Ali/Koran Kaltara
TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun secara tegas melarang penempelan Alat Peraga Kampanye (APK)  di kendaraan umum, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan belum bisa melakukan penertiban. Ketua Bawaslu Tarakan, Sulaiman mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa melaksanakan penertiban APK di kendaraan umum. Untuk itu, dirinya akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun Sat Lantas…

TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun secara tegas melarang penempelan Alat Peraga Kampanye (APK)  di kendaraan umum, namun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tarakan belum bisa melakukan penertiban.

Ketua Bawaslu Tarakan, Sulaiman mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa melaksanakan penertiban APK di kendaraan umum. Untuk itu, dirinya akan terus melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun Sat Lantas Polres Tarakan, karena masing-masing instansi ini memiliki kewenangan masing-masing.

“Memang kita akui sampai hari ini belum menertibkan APK di mobil umum, tetapi kalau terkait dengan APK yang di tiang listrik, pohon dan bukan pada tempatnya sudah kita tertibkan. Rumah pribadi tidak masalah, asalkan yang bersangkutan memang mengizinkan. Sampai hari ini masih dalam pembahasan bersama, saya maunya tahun ini menertibkan itu, tetapi belum ada dukungan kelembagaan sama administrasi keuangan,” terangnya, Rabu (26/12/2018).

Meskipun demikian, Sulaiman menyatakan akan tetap melakukan upaya penertiban APK yang tertempel di kendaraan umum di tahun 2018 ini. Namun bila tidak bisa, terpaksa dilakukan pada 2019 mendatang.

Lebih lanjut dikatakan Sulaiman, yang menjadi persoalan adalah Bawaslu tidak memiliki kewenangan menghentikan kendaraan bermotor, sehingga razia tidak mudah dilakukan.

“Soal kewenangan ini sebenarnya sudah clear, makanya dalam penertiban ini nantinya akan melibatkan Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Tarakan. Ketiga instansi ini harus sama-sama turun tangan untuk melakukan razia APK dan melepasnya dari kendaraan, makanya harus ada sinergi,” tegasnya.

Meskipun mengakui masih ada persoalan koordinasi dengan instansi terkait, namun Sulaiman membantah jika Bawaslu tidak melakukan penertiban APK. Karena saat ini yang bisa dilakukan adalah menyurati partai politik, untuk mengarahkan kadernya terutama yang mencalonkan diri sebagai legislatif untuk tidak menempal APK di kendaraan umum.

“Sebenarnya kita sudah menyurati semua parpol untuk menurunkan, melepas stiker dan APK lainya di mobil angkutan umum. Dan kita juga sudah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak, dan kita memang sering ditanya sama teman-teman media juga mengenai hal ini. Makanya ini menjadi PR kami terkait dengan stiker dan APK di kendaraan bermotor,” urainya.

Sedangkan untuk APK yang di darat, Sulaiman menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan penertiban, tetapi ada lokasi-lokasi yang memang tidak bisa ditertibkan karena sudah melalui rekomendasi.

“Yang tersisa saat ini adalah APK yang dipasang di lokasi yang memang diizinkan, kalaupun ada yang di rumah selama pemilik mengizinkan maka perbuatan itu dibenarkan. Selain itu, juga harus dibedakan antara pilkada dengan pemilu, dan sekarang banyak sekali titik-titik pemasangan APK. Makanya kita tidak melakukan penertiban, karena memang sudah berada di tempatnya,” ungkapnya. (*)

Reporter: Sofyan

Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 27 Desember 2018