Politik

Bawaslu akan Rilis Peserta yang Tidak Taat Aturan

APK yang melanggar dalam waktu dekat akan ditertibkan setelah diberikan peringatan. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara - Dalam tahapan kampanye jelang pemilihan umum (pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menemukan sejumlah pelanggaran. Tidak terkecuali di Kaltara. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu banyak ditemukan, khususnya berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati menegaskan, bentuk pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Mulai dari…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Dalam tahapan kampanye jelang pemilihan umum (pemilu), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah menemukan sejumlah pelanggaran. Tidak terkecuali di Kaltara.

Sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu banyak ditemukan, khususnya berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Ketua Bawaslu Kaltara, Siti Nuhriyati menegaskan, bentuk pelanggaran yang ditemukan cukup beragam. Mulai dari APK yang ditempatkan tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) KPU, kemudian desain yang tidak sesuai ketentuan, pemasangan di kendaraan umum dan di pohon-pohon, hingga bentuk APK yang tidak sesuai.

“Yang jelas kita sudah peringatkan melalui lembar peringatan tertulis. Kalau tidak diindahkan, akan kami turunkan,” tegasnya, Kamis (13/12/2018).

Tidak sekedar dicopot oleh Bawaslu yang bekerjasama dengan institusi terkait. Peserta yang memasang APK kemudian melanggar akan masuk dalam buku hitam Bawaslu. Meski sifatnya hanya pelanggaran administratif, tapi penyelenggara pengawas berkomitmen akan merilis para peserta yang melakukan pelanggaran tersebut.

“Kami akan rilis nanti siapa-siapa peserta yang melanggar. Kami sudah sampaikan berkali-kali melalui berbagai kesempatan. Tapi tidak diperdulikan, maka biarkan masyarakat yang menilai,” tegasnya.

Siti berharap agar seluruh pihak khususnya peserta pemilu memanfaatkan momentum kampanye ini untuk bersosialisasi sekaligus memberikan edukasi politik kepada konstituennya. Jangan sampai calon wakil rakyat yang akan diberi amanah justru memberikan contoh yang tidak baik dengan melakukan pelanggaran. “Kami minta kerjasama semua pihak agar proses demokrasi ini berjalan sesuai aturan,” harapnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 15 Desember 2018