Ekonomi Bisnis

Batu Bara Masih Setia Jaga Neraca Perdagangan

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Lampu Merah Tambahan Kuota Bisa Jadi Mimpi Buruk

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara dalam rilis (2/9/2019) mencatat, neraca perdagangan ekspor – impor Kaltara masih dalam kategori surplus atau positif sepanjang tahun 2019. Sepanjang Januari hingga Juli, diketahui neraca perdagangan Kaltara surplus USD444,79 juta. Atau setara dengan Rp6,3 triliun (Mengacu Kurs Tengah BI 3/9 : Rp14.190).

Dari analisa yang Koran Kaltara lakukan, diketahui stabilitas neraca perdagangan provinsi ke 34 ini masih disokong oleh komoditi batu bara sebagai penggerak utama ekspor daerah. Sebagaimana diketahui, batu bara menyumbang 83 persen struktur ekspor Kaltara sepanjang tahun ini. Sehingga mampu meredam nilai impor yang masuk.

Berkaca pada tahun 2018 dengan adanya kenaikan impor hingga 302,94 persen, kondisi neraca perdagangan Kaltara masih kokoh dalam kategori surplus Rp14,18 triliun dengan didukung komoditi emas hitam yang juga membentuk nominal ekspor lebih dari 80 persen.

Staf Ahli Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar), Aslan menyampaikan, Kaltara masih belum bisa keluar dari ketergantungan besar terhadap batu bara di sektor perekonomiannya. Baik dalam menunjang kegiatan perdagangan luar negeri, struktur Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) hingga suntikan Dana Bagi Hasil (DBH).

“Tentu perlu dipersiapkan mulai saat ini mengenai sektor apa yang kelak bisa menggantikan peran batu bara. Karena sebagaimana kita tahu, batu bara ini kan sda (sumber daya alam) yang tidak berkelanjutan, atau nanti bisa habis,” kata Aslan, Selasa (3/9/2019).

Mengenai belum disetujuinya kuota tambahan batu bara sebesar 7,75 juta ton oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Aslan tidak menampik jika hal tersebut dapat dikatakan “mimpi buruk” bagi kondisi makro ekonomi daerah. Terlebih sampai saat ini sektor lain seperti pertanian dan industri belum cukup kuat dalam struktur PDRB maupun perdagangan luar negeri.

“Ketika memang benar-benar tidak disetujui, tentu bisa dibilang dampaknya terhitung besar. Karena perusahaan pemegang IUP ini kan sudah tidak bisa lagi beroperasi. Apalagi kalau sampai semester I saja, realisasi produksinya mendekati 80 persen,” jabarnya.

Terkait solusi, Aslan menyampaikan bahwa langkah koordinasi lanjut dengan Kementerian menjadi jalan utama. Terlebih untuk tahun 2019 ini. Namun apabila berbicara dalam jangka waktu menengah hingga panjang, Aslan kembali mengingatkan bahwa pemerintah memiliki peran untuk membangkitkan kinerja lapangan usaha pertanian dan industri lebih massif.

“Ketika pertanian dan industri juga berkembang pesat dengan jumlah produksi besar, maka tidak hanya neraca perdagangan saja yang berpotensi tetap stabil. Perekonomian secara keseluruhan tadi juga bisa semakin kuat,” jelasnya. (*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Rifat Munisa