Headline

Bantuan Parpol Tetap Rp2,5 Miliar Tahun Ini

Dana bantuan parpol dari Provinsi Kaltara tahun ini total sebesar Rp2,5 miliar. (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) di Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2020 telah ditetapkan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara, total alokasi untuk parpol tahun ini sebesar Rp2,5 miliar.

Partai yang mendapatkan bantuan, adalah yang memperoleh kursi di DPRD Kaltara hasil pemilihan Tahun 2019 lalu. Pemberian dana dari Pemprov Kaltara, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang tidak ada kenaikan. Hal tersebut diakui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara, Basiran.

Ia mengungkapkan, dana bantuan keuangan tahun ini tidak berubah. Hal itu sesuai dengan penekanan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya terhadap daerah yang perhitungan bantuannya per satu suara sudah mencapai Rp1.200.

“Partai politik di 2020 ini masih sama sejak APBD Kaltara ditetapkan (tahun lalu). Ada pos bantuan parpol masih tetap Rp2,5 miliar. Bahwa memang ada penegasan, ada surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bahwasanya  untuk nilai pembagi per suara sah partai yang duduk di DPRD untuk tingkat provinsi Rp1.200 per suara. Kalau terlanjur naik, tetap seperti itu bilamana keuangan daerah mampu memberikan itu,” jelasnya.

Berdasarkan perhitungan, dengan alokasi sebesar Rp2,5 miliar, untuk per suara di Kaltara mendapatkan sekitar Rp7.000. Artinya Kaltara masih menempati posisi teratas untuk wilayah Kalimantan dengan besaran dana Rp7.000 per suara alias di atas ketentuan untuk tingkat provinsi yang hanya Rp1.200 per suara. Adapun masing-masing parpol mendapatkan bantuan berbeda-beda sesuai dengan perolehan suara yang didapatkan pada pemilu lalu.

“Tetapi tidak boleh dinaikkan lagi. Karena kita melihat hasil perhitungan suara dengan jumlah dana APBD kita Rp2,5 miliar. Setelah dihitung, itu masih tertinggi di Kalimantan. Masih Rp7.000 lebih dengan jumlah suara hasil pemilu 2019,” ungkap Basiran.

Untuk proses pencairan, sesuai ketentuan masih sama seperti sebelumnya. Yakni, parpol harus menyerahkan terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2019. Sejauh ini, diketahui semua parpol sudah menyerahkan dan sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari pihak provinsi, saat ini untuk persiapan administrasi sudah dijalankan. Sehingga, setelah proses audit selesai, dalam waktu tidak terlalu lama sudah bisa dilakukan pencairan. Hanya saja, jika ada pertanggungjawaban partai yang perlu dilakukan perbaikan, masih diberikan kesempatan setelah proses audit diserahkan oleh BPK.

“Informasi terakhir, masih ada dua parpol (belum serahkan) tapi sudah menyusul. Karena mereka sudah ketemu tim audit BPK. Jadi sudah Klir. Namun nanti kalau masih ada belum sempurna, mereka perbaiki. Kalau misalnya hasil audit perlu ada perbaikan maka dilakukan perbaikan. Kalau ada perbaikan diberi waktu 60 hari,” urainya.

Sementara itu, setelah seluruh proses tersebut selesai, maka Pemprov siap melakukan pencairan. Ia prediksi, paling lambat pencairan bantuan parpol tahun ini sekitar Bulan Juni atau Juli. “Harapan kami lebih cepat lebih bagus. Karena ini bagian dari daya serap APBD,” sebutnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari