Headline

Awal 2020 Angkutan Tak Berizin Ditindak

Dishub Kaltara mengingatkan kepada pelaku usaha angkutan umum (konvensional) dan angkutan sewa khusus (online) agar memiliki izin operasional.(Foto: Rizqy/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Jelang akhir tahun 2019, Pemprov Kaltara melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengimbau kepada pengusaha jasa angkutan agar segera membenahi proses perizinan angkutannya. Khususnya terhadap pengusaha jasa angkutan yang hingga saat ini belum memiliki izin operasional.

Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat dan ASDP Dishub Kaltara, Aswandi menegaskan, pihaknya memberikan deadline hingga akhir tahun ini. Kebijakan untuk memberikan sanksi kepada pengelola atau pengusaha jasa angkutan yang tidak memiliki izin.

“Yang belum ada izinnya, segera diurus. Mohon agar secepatnya perizinan tersebut diselesaikan. Tidak hanya untuk jasa angkutan sewa khusus (online) termasuk juga angkutan umum konvensional,” tegasnya, Senin (2/12/2019).

Pasalnya, pada awal tahun 2020 mendatang, Dishub akan melakukan tindakan tegas terhadap jasa angkutan yang tidak berizin. Tindakan penegakan hukum tersebut dipastikan akan terealisasi, sebagai upaya menegakkan aturan yang telah ditetapkan.

“Pada awal 2020 lakukan penegakan hukum. Apabila menemukan angkutan online atau umum yang tidak ada izin, akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ujar Aswandi.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah telah memberikan kelonggaran waktu kepada pengelola atau pengusaha agar menyelesaikan proses perizinannya. Bahkan, ia memastikan, untuk mendapatkan izin operasional, tidak butuh waktu yang lama.

“Kalau syaratnya lengkap, paling lama 3 hari di kami (Dishub). Misalnya mereka ajukan perizinan, maka Dishub minta rekomendasi ke dinas perizinan. Kalau syarat lengkap, dan kendaraan yang mau diuji standby, itu tiga hari paling lama,” jelasnya.

Hal tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap polemik yang selama ini terjadi. Termasuk antara angkutan online dengan konvensional. Jika aturan dapat ditegakkan, artinya hanya kendaraan yang memiliki izin operasional yang bisa beroperasi. “Makanya ditegaskan, yang belum punya izin bersabar dulu sampai keluar izinnya,” pintanya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari