Ruang Publik

ASN Penentu Kualitas Pelayanan Publik

Syahruddin
  • Oleh: Syahruddin, S.Sos

MENJADI Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah kesiapan untuk mengabdi dan melayani. Sebuah tawaran peluang naik level hidup “lebih baik” berdasarkan perspektif sebagian orang sekaligus tantangan terhadap kebutuhan publik.

Jika merujuk pada pasal 10 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan, bahwa salah satu tugas seorang ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.

Pelayan merupakan kata kerja subyektif alias pelaku yang menumpahkan segala pikiran dan tenaganya bagi warga dan negara. Orientasi gerak kerja yang seyogianya kepada profesionalitas.

Sampai di sini konsep siapa “pelayan” dan siapa yang “dilayani” sudah sangat jelas. Jangan sampai seorang ASN menempatkan dirinya sebagai pihak yang berkuasa yang haus dihormati dan dituruti kemauanya oleh masyarakat.

Sebab, kualitas ASN akan sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sumber daya manusia berkualitas rendah menyebabkan pelayanan publik sulit mencapai good governance.

Bila ini yang terjadi, maka yang timbul adalah ketidakpuasan, ketidakpercayaan, bahkan kepastian dari masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Sepanjang tahun 2018-2019, Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik menerima total aduan 14.638 atas dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Walaupun hal tersebut tidak lantas dapat menjadi acuan bahwa dengan tingginya aduan masyarakat berbanding lurus dengan rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Karena bisa jadi tingkat pengaduan tinggi, namun kualitas pelayanan publiknya juga sangat baik, hal tersebut bisa disebabkan masyarakat yang sudah melek melapor. Artinya, tingkat kepedulian masyarakat terhadap perbaikan pelayanan publik tinggi.

Pun, dengan tingkat pengaduan rendah tidak lantas menandakan kualitas pelayanan publiknya bagus, bisa jadi masyarakat sudah acuh dan tidak peduli dengan penyelenggara pelayanan publik.

Ini bisa menjadi alarm indikator bagi ASN penyelenggara pelayanan publik, yang tidak mencerminkan jiwa pengabdian di dalam menjalankan pekerjaannya seusai aturan hukum.
Padahal, menjadi ASN masih dinilai mahkota profesi di Indonesia bagi sebagian orang. Bagi mereka yang dinyatakan lulus menjadi ASN, siap-siap diguyur dengan gaji pokok yang tinggi dan terus berpotensi naik tiap tahun. Soal gaji tersebut, tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Gaji pokok terkecil mulai dari Rp1.560.800 sampai yang terbesar Rp5.901.000 belum ditambah tunjangan dan lain-lain.

Diikuti dan bersaing dengan ribuan hingga jutaan orang di setiap penerimaan pemerintah pusat, lembaga atau pemerintah daerah. Dengan seleksi ujian yang ketat (kini menggunakan sistem Computer Assisted Test atau CAT) pemerintah menjamin pelaksanaan berjalan secara kompetitif, adil, objektif, transparan dan bebas dari korupsi kolusi nepotisme (KKN).
Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana berujar, ada empat karakter yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Pertama, dalam menghadapi tantangan unprecedented change (perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya) dibutuhkan karakter inovatif dan kreatif.

Kedua, situasi global and fierce competition (global dan persaingan ketat) memerlukan karakter seorang ASN berupa agility and flexibility (lincah dan fleksibel).
Ketiga, situasi berupa complexity and uncertainty (kompleks dan penuh ketidakpastian) menuntut seorang ASN memiliki karakter berupa persistence and perseverance (kegigihan dan ketekunan).

Keempat, dalam menjawab tantangan effectiveness and efficiency, karakter yang dibutuhkan berupa teamwork and cooperation (kerja tim dan kerja sama).

Penting pula seorang ASN selaku ujung tombak pelayanan memiliki integritas yang tinggi terhadap perkerjaannya. Integritas ASN di sini adalah konsistensi berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak benar dengan memegang teguh kode etik dan nilai-nilai moral ASN.

Sebab, menjadi ASN bukanlah profesi untuk lomba mengumpulkan jabatan dan rupiah, tapi nilainya lebih dari itu, yakni sebuah profesi yang diamanatkan Tuhan dan negara untuk melayani warga dengan hati. (*)

*) Penulis adalah Asisten Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara