Tana Tidung

APBD KTT 2019 Disahkan Rp748 Miliar

Penyerahan hasil penandatanganan kerjasama konfirmasi status wajib pajak  oleh Bupati, Undunsyah. Foto: Istimewa
Dewan Minta Pemkab Efisien Gunakan Anggaran TANA TIDUNG, Koran Kaltara - Selasa (18/12) kemarin, DPRD menggelar tiga agenda Rapat Paripurna, dimana salah satunya mengesahkan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Yapur Alatas dan dihadiri oleh Bupati Undunsyah bersama para pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung…
  • Dewan Minta Pemkab Efisien Gunakan Anggaran

TANA TIDUNG, Koran Kaltara  Selasa (18/12) kemarin, DPRD menggelar tiga agenda Rapat Paripurna, dimana salah satunya mengesahkan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD, Yapur Alatas dan dihadiri oleh Bupati Undunsyah bersama para pejabat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT).

Dalam proses pengesahan tersebut disahkan APBD sebesar Rp 748 miliar, dan dalam pandangan akhir fraksi-fraksi yang ada di DPRD meminta agar pemerintah melakukan efisiensi anggaran supaya proses pembangunan berjalan maksimal demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, M Yunus Yakau mengatakan bahwa anggaran yang telah disahkan diperlukan efektifitas dan efisiensi anggaran agar Pekerjaan Rumah (PR) berupa pemenuhan fasilitas umum yang diharapkan dan menjadi kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi dengan baik, dimungkinkan banyak program-program yang akan ditunda, tidak didahulukan dengan mengutamakan program yang dianggap lebih menyentuh langsung kebutuhan hidup orang banyak.

“Masih banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah terutama menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat mulai sarana air bersih, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan berbagai persoalan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari bidang pendidikan dan berbagai layanan kesehatan supaya masyarakat terlayani dengan maksimal,” jelasnya.

Lanjut, ia menilai pembangunan infrastruktur jalan dipastikan akan meningkatkan perekonomian masyarakat KTT dari keterpurukan minimnya anggaran sebab rata-rata atau sebagian besar masyarakat sangat berharap dari proses penyelenggaraan pemerintah dengan pengelolaan keuangan dari APBD setiap tahunnya, pembukaan akses jalan dari kawasan darat menuju pesisir, lalu pembangunan sekolah-sekolah yang jauh lebih baik supaya dapat menghasilkan anak daerah yang mudah bersaing dengan orang dari luar daerah, terbukti dengan adanya seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), begitu pula dengan layanan kesehatan yang saat ini masih membutuhkan pembenahan maksimal supaya rujukan berobat keluar daerah dapat diminimalisir.

“Kesemua itu dapat dilakukan jika dilakukan efektif dan efisiensi anggaran, memastikan hanya perencanaan program yang mendesak untuk dikerjakan yang dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, artinya tidak membangun yang sia-sia atau percuma, semoga di Tahun 2019 semua terealisasi dan pemerintah dapat menuntaskan setiap pekerjaan dengan baik, tepat guna, tepat sasaran,” pintanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, selain pengesahan APBD tahun 2019 juga dilakukan penyampaian reses III masa siding III, penandatangan kerjasama konfirmasi status wajib pajak (KWSP) termasuk penyampaian pandangan akhir fraksi DPRD terkait raperda APBD untuk disahkan menjadi perda APBD tahun 2019. (*)

Reporter: Hanifah

Editor: Kaharuddin

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 19 Desember 2018