Kaltara

Anggaran Penanggulangan Kabut Asap Terbatas

Foto: Ilustrasi/Internet
  • Menjadi Bahan Evaluasi, Rencanakan Tambahan Porsi di APBD 2020

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Porsi pembiayaan penanggulangan bencana daerah, khususnya untuk penanganan asap tidak dipungkiri terbatas dalam tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Demikian dikonfirmasi Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara, (Kaltara) H Suriansyah.

Kendati belum menyampaikan secara rinci, Suriansyah memastikan akan ada evaluasi di tahun selanjutnya. Terutama dalam perumusan APBD Tahun 2020. “Persoalan keterbatasan anggaran akan menjadi bahan evaluasi di Pemprov Kaltara,” kata Suriansyah saat diwawancara awak media, Rabu (18/9/2019).

Secara teknis, kuantitas armada dan Alat Pemadam Kebakaran (APK) yang dimiliki Pemprov Kaltara dan kabupaten/kota memang tergolong minim. Kondisi tersebut menjadi tidak sejalan dengan cakupan luas di daerah yang tergolong besar.

“Peralatan-peralatan tambahan pemadam kebakaran yang memang sangat dibutuhkan. Alat damkar masih tergolong kurang dan terbatas di tengah luas daerah (hutan dan lahan) yang luas. Karena kita provinsi baru, jadi bisanya bertahap dari sisi penganggaran. Semoga 2020 nanti kuota bisa meningkat,” urainya.

Menurut Suriansyah, evaluasi anggaran juga akan disampaikan kepada jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten dan kota. Mengingat persoalan kabut asap secara khusus juga menjadi tanggung jawab dari seluruh jenjang pemerintahan daerah.

“Kita juga akan bahas bersama melalui rapat di kabupaten dan kota. Persoalan kabut asap ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga nanti akan ada pembahasan secara lengkap terkait penganggaran. Apa yang menjadi kewenangan provinsi dan apa yang menjadi kewenangan kabupaten/kota,” jabar Suriansyah.

Terkait dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kemarau lebih panjang di tahun 2020, dijelaskan Suriansyah juga akan menjadi salah satu dasar dalam menaikkan porsi anggaran di tahun selanjutnya.

“Apalagi ada informasi dari BMKG bahwa kemarau lebih panjang di tahun 2020. Itu menjadi salah satu urgensi bahwa memang penganggaran perlu dinaikkan. Supaya kejadian tahun ini juga tidak sampai terulang lagi di tahun selanjutnya,” lanjutnya.

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marli Kamis, mendukung penuh apabila nanti ada langkah dari Pemprov terkait penambahan porsi anggaran untuk penanggulangan kabut asap. Mengingat kebijakan tersebut berhubungan dengan masyarakat banyak.

“Kalau demi kesehatan masyarakat banyak, tentu kita dukung (penambahan anggaran),” ujarnya melalui sambungan telepon di hari yang sama. Namun Marli menggarisbawahi, pihak eksekutif perlu lebih konkret dalam menekan angka kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun selanjutnya. Menurutnya, koordinasi lintas sektor harus bisa menghasilkan program lebih implementatif dan konkret. Terlebih adanya kabut asap tidak dipungkiri bersifat kontradiktir terhadap upaya yang diklaim telah maksimal.

“Paling penting adalah sosialisasi berulang ke masyarakat dan pengawasan yang memang benar-benar hingga titik akar rumput. Itu yang sebenarnya harus dilakukan. Jangan kalau ada masalah ini, baru peraturan-peraturan terkait sanksi-sanksi bagi pelaku yang terus disampaikan. Itu yang sebenarnya tidak bisa kita terima,” tegas Marli.(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Eddy Nugroho