Headline

Alat Tangkap Ikan dari Malaysia Diamankan PSDKP

Sebanyak 5 alat bantu penangkapan ikan, rumpon ilegal yang diduga milik Malaysia diamankan Stasiun PSDKP, Rabu (10/7/2019). (Foto : Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara – Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan mengamankan lima unit alat bantu penangkapan ikan, rumpon ilegal di sekitar perairan Ambalat perbatasan Indonesia dan Malaysia, Rabu (10/7/2019).

Rumpon ilegal ini, diduga merupakan milik salah satu kapal nelayan Malaysia yang sering masuk di daerah perairan Ambalat. Plt Direktur Jenderal PSDKP, Agus Suherman mengungkapkan, rumpon didapati oleh Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07  yang dinakhodai Capt. Jendri Erwin Mamahit.

“Rumpon-rumpon yang ditertibkan tersebut dipasang di perairan Indonesia tanpa izin. Dan dari identitas yang didapati, diduga kuat milik nelayan asing, warga Malaysia,” ujar Agus Suherman dalam siaran persnya.

Pemasangan rumpon oleh oknum warga Malaysia di perairan Indonesia disinyalir untuk meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini, kata Agus, tentu dapat merugikan nelayan Indonesia, karena ikan-ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan Malaysia. “Rumpon-rumpon tersebut dibawa dan diserahkan ke Stasiun PSDKP Tarakan,” katanya.

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan, Akhmadon menambahkan 5 buah rumpon ditemukan dipastikan bukan milik nelayan Indonesia. pada posisi 03° 54.758’LU – 118° 43.200’ BT, 03° 53.767’LU – 118° 39.980’ BT dan 03° 54.377’LU – 118° 33.394’ BT untuk rumpon tanpa nama. Kemudian rumpon A-F-I  5199 dengan posisi : 03° 52.950’LU – 118° 38.404’ BT dan rumpon SAMILAH MCR, dengan posisi : 03° 53.057’LU – 118° 35.500’ BT.

“Memang rumpon ini bukan milik nelayan kita dan sudah dipastikan dari ciri-cirinya. Apalagi, diantaranya seperti yang punya nama itu. Rumpon ini dipastikan berada dalam wilayah kita, berdasarkan titik koordinat,” tandasnya.

Untuk diketahui, sejak Januari hingga Juli 2019, sebanyak 81 rumpon ilegal yang terdiri dari 76  milik warga Filipina dan 5 milik warga Malaysia berhasil ditertibkan oleh Kapal Pengawas Perikanan KKP.

“Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon, setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR),” tegasnya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Nurul Lamunsari