Ruang Publik

Akuntansi: Penyedia Informasi Lingkungan Ekonomi

Adhitiyo Nugroho
  • Oleh: Adhitiyo Nugroho, S.E., M.Acc.

APAKAH definisi akuntansi? Ketika hal ini ditanyakan kepada orang awam, jawaban sebagian besar responden kurang lebih akan berkisar pada jurnal, debit, kredit, posting dan perhitungan angka-angka.

Namun, apabila kita kaji lebih jauh, akuntansi lebih dari sekedar proses penjurnalan, posting, debit, dan kredit angka-angka. Hal-hal tersebut hanyalah bagian dari proses yang dapat dilakukan untuk menghasilkan tujuan dari akuntansi.

Suwardjono (2005), Guru Besar Akuntansi Universitas Gadjah Mada, mendefinisikan akuntansi sebagai perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan dalam suatu lingkungan ekonomi (negara). Kata kunci dari definisi akuntansi menurut Profesor Suwardjono tersebut ialah “penyediaan informasi keuangan” dan ‘’dalam suatu lingkungan ekonomi”.

Mengacu kepada definisi akuntansi dimaksud, secara tidak sadar setiap orang telah mempraktikkan ilmu akuntansi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam tataran yang paling sederhana, praktik ilmu akuntansi dilakukan orang dengan cara ‘mengingat’. Contoh praktik akuntansi dengan cara ‘mengingat’ ialah rumah tangga sebagai suatu lingkungan ekonomi.

Secara bulanan, seorang ibu rumah tangga akanmemeroleh uang belanja dari suami untuk dibelanjakankebutuhan rumah tangga. Ibu rumah tangga tersebutakanberusaha mengelola uang sedemikian rupa agar cukup dibelanjakan dalam waktu satu bulan.

Bagaimana cara ibu rumah tangga ini mengelola uang bulanan dari suami? Sebagian besar ibu rumah tangga melakukannya dengan cara mengingat uang yang telah dikeluarkan secara harian selama satu bulan.

Ketika sewaktu-waktu suami bertanya: “Apakah uang belanja bulanan masih istriku?” Istri akanmenjawab pertanyaan suami dengan bermodalkan memori yang telah direkam di dalam ingatannya. Bermodalkan ingatan tersebut, seorang istri dapat menjawab dengan detail terkait berapa pengeluaran untuk iuran bulanan, pembayaran cicilan bulanan, belanja bulanan, dan saldo uang bulanan yang tersisa. Sehingga dalam contoh sederhana ini, aspek penyediaan informasi keuangan dalam definisi akuntansi dilakukan dengan cara mengingat.

Dalam tataran lingkungan ekonomi yang lebih luas dari rumah tangga, tentunya dibutuhkan penyediaan informasi keuangan yang lebih handal dari ingatan. Hal ini karena jumlah dan jenis aktivitas ekonomi yang ditemui akan lebih banyak dan bervariatif. Sebagai contoh lingkungan ekonomi Rukun Tetangga (RT). Dalam lingkungan ekonomi RT, sudah jamak akan ditunjuk seorang Bendahara untuk menatausahakan uang iuran warga RT.

Seorang Bendahara RT kemungkinan besar tidak akan sanggup menyediakan informasi keuangan RT dengan bermodalkan ingatan yang dimilikinya. Hal ini dapat dimaklumi karena keterbatasan otak manusia dalam mengingat. Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam menjalankan tugas, Bendahara RT akan membuat catatan sederhana terkait aliran dan saldo uang yang dikelolanya.

Bermodalkan catatan sederhana ini, Bendahara RT dapat mempertanggungjawabkan uang yang dikelolanya di depan para peserta rapat bulanan RT dengan tepat dan akurat.

Catatan sederhana yang dibuat oleh Bendahara RT ini termasuk dalam ranah akuntansi. Hal ini karena catatan tersebut dibuat dalam rangka menyediakan informasi keuangan RT kepada seluruh warga.

Catatan transaksi keuangan RT dapat disusun sendiri oleh Bendahara RT tanpa harus mengikuti kaidah-kaidah standar akuntansi internasional yang ada. Syarat catatan tersebut dapat diterima yakni dapat menyediakan informasi keuangan yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga RT selaku pihak yang berkepentingan.

Dalam beberapa praktik yang telah berkembang, akuntansi Bendahara RT disusun dengan membagi buku tulis dalam 5 (lima) kolom. Kolom-kolom tersebut terdiri atas tanggal, uraian transaksi keuangan, jumlah uang keluar, jumlah uang masuk, dan saldo uang.

Atas model pencatatan ini, Bendahara RT akan mencatat setiap transaksi keuangan yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan/kas RT. Model akuntansi ini dirasa tidak membebani Bendahara RT selaku pembuat atau perekayasa teknis pencatatan informasi keuangan, dan dirasa cukup akuntabel bagi para warga RT selaku pihak yang berkepentingan.

Bagaimana implementasi akuntansi untuk lingkungan ekonomi yang sangat komplek? Untuk lingkungan ekonomi yang sangat komplek, tentunya dibutuhkan praktik akuntansi yang bersifat komprehensif.

Hal ini sehubungan dengan tujuan dari akuntansi tersebut, yakni untuk menghasilkan informasi yang handal dalam rangka pencapaian tujuan lingkungan ekonomi tersebut. Untuk menghasilkan informasi ekonomi yang handal, dibutuhkan adanya rekayasa teknis sedemikian rupa,sehingga deretan angka-angka dapat bernilai menjadi informasi ekonomi.

Contoh lingkungan ekonomi yang sangat komplek ialah negara. Negara membutuhkan akuntansi untuk menatausahakan sumber daya ekonominya sebagai wujud pertanggungjawaban kepada rakyatnya.

Berbeda dengan akuntansi pada lingkungan ekonomi rumah tangga dan RT, negara merupakan tingkatan lingkungan ekonomi dengan kompleksitas jenis transaksi keuangan dan kuantitas pemangku tugas pencatatan. Dalam lingkup rumah tangga dan RT, jumlah transaksi ekonomi cenderung terbatas dan dikelola oleh satu orang yang bertanggung jawab terhadap informasi ekonomi.

Sementara itu, dalam lingkungan ekonomi negara terdapat ribuan jenis transaksi ekonomi, sehingga pengelolaannya tidak dapat diserahkan kepada hanya satu orang/entitas penanggung jawab.

Sebagai lingkungan ekonomi, praktik akuntansi yang diselenggarakan di Indonesia dilaksanakan dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai sumber daya ekonomi. Hal ini sejalan dengan penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan oleh masing-masing entitas laporan pemerintah, yaitu entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Mengingat kompleksitas jenis transaksi keuangan negara dan banyaknya entitas pelaporan keuangan, dibutuhkan adanya penyeragaman sistem akuntansi pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu disusunlah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah ini berfungsi sebagai pedoman atas pertanggungjawaban pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber daya ekonomi pemerintah pusat dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Sehingga, dengan mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010 ini, terjamin keseragaman para entitas pelaporan dalam melakukan pencatatan atas pengelolaan APBN dan APBD di seluruh wilayah Indonesia.

Pertanggungjawaban pengelolaan APBN dan APBD disusun secara tahunan untuk transaksi keuangan negara dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Entitas pelaporan pemerintah pusat akan mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sedangkan entitas pelaporan pemerintah daerah akan mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Karena disajikan secara terpisah oleh entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, informasi keuangan yang dihasilkan belum mampu mencerminkan aktivitas pemerintahan secara umum. Oleh karena itu diperlukan adanya proses konsolidasi antara LKPP dan LKPD.

Output dari proses konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah Laporan Keuangan Pemerintah Kondosolidasian (LKPK). Selanjutnya, hasil pengolahan informasi lebih lanjut atas LKPK akan menghasilkan output berupa Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP).

Tujuan dari penyusunan LSKP oleh pemerintah ialah untuk memperoleh gambaran secara komprehensif atas aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah. Lebih lanjut informasi ekonomi yang dihasilkan oleh LSKP ini akan digunakan oleh pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

Proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan (LSKP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan secara berjenjang dari tingkat Kantor Wilayah (Kanwil) sampai dengan tingkat Pusat.Pada tingkat wilayah, Kanwil DJPb melakukan kondolisasi antara laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerjanya.

Output dari proses konsolidasi tingkat Kanwil DJPb ini ialah LKPK dan LSKPtingkat Wilayah. Selanjutnya, seluruh Kanwil DJPb menyampaikan LKPK dan LSKP tingkat Wilayah kepada Kantor Pusat DJPb Kementerian Keuangan untuk disusun menjadi LKPK dam LSKP tingkat nasional.

Dalam lingkungan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara selaku perwakilan entitas pelaporan pemerintah pusat menjalin sinergi dengan enam entitas pelaporan pemerintah daerah, yakni: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Bulungan, Pemerintah Kabupaten Malinau, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kota Tarakan, dan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam rangka penyusunan LKPK dan LSKP tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Wujud dari sinergi yang baik antara Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dan enam pemerintah daerah lingkup Provinsi Kalimantan Utara ialah tercapainya output Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Mengacu pada definisi akuntansi selaku penyedia informasi ekonomi dalam suatu lingkungan ekonomi, informasi yang dihasilkan oleh LKPK dan LSKP merupakan gambaran utuh tentang kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Utara. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat terus ditingkatkan dengan mewujudkan outcome atas output LKPK dan LSKP.

Target capaian outcome dapat diselaraskan dengan salah satu tujuan negara yang terdapat di Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum di Provinsi Kalimantan Utara.Hal ini dapat diwujudkan dengan memedomani informasi ekonomi pada LKPK dan LSKP sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Utara. (*)

*) Penulis adalah Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Kanwil DJPbProvinsi Kalimantan Utara