Ruang Publik

Adil dari Kalimantan

Chairil Anwar
  • Oleh: M Chairil Anwar

“KALIMANTAN itu hutan. Orangnya kaya-kaya.” Premis yang acap didengar ketika tahu asalmu dari Kalimantan. Dan, hanya orang Kalimantan yang merasakan pergulatan batin itu.

Tidak bisa dikatakan salah. Tak benar seutuhnya. Kalimantan adalah pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Papua. Terbesar ketiga di dunia.

Dari luas wilayah 743.330 kilometer persegi, mengutip data World Wildlife Fund (WWF) pada 2015, 40,7 juta hektare di antaranya adalah hutan. Artinya, lebih setengah Pulau Kalimantan adalah hutan. Itu ekuivalen 614 kali luas DKI Jakarta.

Perlu digarisbawahi kendati hutannya luas bukan berarti orang Kalimantan diam di hutan. Jangan dibayangkan kehidupannya bak film Tarzan! Auuoooo ..

Dicap sebagai orang kaya, lagi-lagi tidak bisa digeneralisasi. Daerahnya yang kaya sumber daya alam, itu benar. Tak ada yang menampik. Sebenarnya yang ketiban banyak untung selama ini juga Jakarta. Provinsi yang sebentar lagi dicabut ke-ora umum-annya digantikan Kaltim. Setidaknya sampai undang-undang ibu kota baru terbit.

Ada yang perlu dikritisi. Satu hal yang mungkin menjadi jeritan hati kepala daerah di Pulau Kalimantan. Banyak korporasi raksasa yang beredar di tanah Kalimantan. Eksplorasi SDA besar-besaran. Sayangnya, berkantor pusat di Jakarta. NPWP-nya terbit di sono. Iya di sonooo .. Jekardaah. Boleh dicek.

Memang iya, pajak tersebut masuk ke satu pintu; bendahara negara. Duitnya untuk membangun seantero Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, ini kaitannya kelak dalam dana bagi hasil pajak. Dengan NPWP dibuka di Jakarta, maka yang menerima pembagian tentu Kota Metropolitan itu. Bukan daerah yang dikeruk hasil SDA-nya.

Apakah itu adil? Maka itu, afdal rasanya daerah yang dieksplorasi menuntut hak yang semestinya kembali ke daerah penghasil.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara terminologi adil bermakna sepatutnya. Kalau patut artinya sepadan. Perlu ditekankan bukan berarti menuntut mesti sama kontribusi ke negara dan yang kembali ke daerah.

Setidaknya porsi itu ditambah dari yang diterima sekarang. Jadi, rasa-rasanya Kalimantan lumrah menuntut lebih. Semenjak keran otonomi daerah dibuka 18 tahun silam, terjadi anomali. Desentralisasi tidak cukup. Buktinya, hasilnya tidak begitu menggembirakan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.

Pusat menyadari. Penegasan itu keluar dari mulut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers pengumuman ibu kota negara (IKN). Bukannya menurun, saat ini porsi Pulau Jawa meningkat dari tahun 2001 sebesar 55 persen menjadi 58 persen.

Di luar Pulau Jawa, mulai Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua justru hanya bertengger di angka 42 persen. Bambang berkata, “Kita perlu langkah luar biasa.”

Saya sepakat dengan langkah konkret berupa investasi di luar Pulau Jawa dengan industrialisasi hilirisasi SDA. Ada nilai tambah yang diterima daerah penghasil. Tidak lagi menjual dalam bentuk mentah dan setengah jadi. Harus berbentuk produk jadi.

Meminjam data Badan Pusat Statistik, Pendapatan Domestik Bruto atau PDB nasional pada 2018 sebesar Rp 14.837 triliun. Dari nilai itu kontribusi PDRB Kalimantan dalam ekonomi nasional adalah 8,2 persen atau setara Rp 1.216,63 triliun. Tertinggi masih dikuasai Pulau Jawa, 58,48 persen. Setelah Kalimantan ada Sulawesi 6,65 persen. Maluku dan Papua menjadi yang terendah dengan 2,47 persen.

Dari potret dana transfer pusat berupa dana bagi hasil ke Kalimantan, juga tak begitu berpihak. Menukil data Kementerian Keuangan yang dirilis akhir 2018, Kaltim sebagai penerima terbesar Rp 3,31 triliun. Secara berurutan, diikuti Kalsel dengan Rp 1,11 triliun, Kalteng Rp 613,67 miliar, dan Kaltara sebesar 400,57 miliar. Terkecil, Kalbar dengan Rp 232,52 miliar. Total keseluruhan, sebesar Rp 5,68 triliun.

Jika kembali menyandingkan dengan kontribusi Kalimantan terhadap ekonomi nasional, nominal itu tidak menyentuh 1 persen. Pastinya, 0,46 persen. Angka yang terbilang amat sangat kecil. Angka yang disajikan itu belum termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah, dan dana desa. Sekalipun ditotal, dana transfer juga tak menembus 5 persen dari yang disumbang 5 provinsi Kalimantan tahun 2018.

Hipotesis terhadap itu semua, jauh lebih nyata dan berkontribusi signifikan tatkala perusahaan mendaftarkan NPWP ke daerah lokasi aktivitas perusahaan. Toh, perusahaan tidak buntung.

Terlihat sepele. Tapi, agaknya itu enggan dilakukan pemilik modal. Buktinya, imbauan secara halus hingga berbau ancaman tak diindahkan. Saya ingat pada 2015, di provinsi induk Kaltara; Kaltim, Awang Faroek Ishak, mantan gubernur periode 2008-2018, sampai melontarkan ancaman. “Kalau perusahaan tidak memiliki NPWP di sini (Kaltim), bakal menghentikan layanan.” Pada akhirnya, ancaman itu tak berarti apa-apa. Kembali berulang di era kepemimpinan Gubernur Isran Noor.Perusahaan besar diminta mendaftarkan NPWP di Kaltim.

Padahal, andai perusahaan memahami kebatinan yang dirasakan Awang Faroek dan Isran Noor, pasti akan berlaku sama bila di posisi beliau.

Perusahaan bisa bersumbangsih langsung terhadap pendapatan daerah. Dana transfer pusat dari komponen dana bagi hasil pajak berupa pajak penghasilan diyakini juga meningkat. Di situlah tercipta distribusi pajak yang adil. Bukan anomali yang terjadi. Terus-terusan dan dibiarkan.

Masyarakat di sekitar aktivitas perusahaan hanya ditinggalkan warisan yang diingat anak cucu sebagai dosa masa lalu. Apa itu? Kerusakan lingkungan. Di Kaltim malah sampai merenggut 35 nyawa. Lingkungan pora-poranda. Kolam bekas tambang dibiarkan menganga. Banyak perusahaan abai terhadap kewajiban pemulihan lingkungan. Semoga itu tidak sampai terjadi di Kaltara.

Momentum mewujudkan keadilan itu ada. Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan pemindahan IKN. Dari Jakarta ke Kaltim. Lokasi spesifiknya, jika melihat titik IKN dalam peta yang dirilis Sekretariat Negara, berada mulai Sepaku (Penajam Paser Utara) sampai Samboja (Kutai Kartanegara). Maksud pemindahan itu, Jokowi menghendaki pembangunan tidak lagi Jakarta sentris dan Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris.

Dengan IKN pindah ke Kalimantan, hakekatnya lima provinsi di dalamnya merasakan multiplier effect alias efek domino. Saya menyebut, Kaltim yang wilayahnya ditetapkan IKN hanya bonus. Nama daerahnya tercatat dalam sejarah bangsa.

Kebersaman perlu dibangun pemimpin Kalimantan. Dengan niat baik, para elite bisa mendorong ketentuan “memaksa” perusahaan mendaftarkan NPWP di daerah. Membuka kantor cabang, syukur-syukur kantor pusatnya dipindah ke daerah. Memberlakukan hal sama tidak hanya di Kalimantan.

Semoga setelah IKN pindah ke Kaltim, tidak ada lagi anggapan daerah merasa dianaktirikan ibu kota (Kaltim). Keadilan itu bisa dimulai dari Kalimantan. (*)

*) Penulis adalah PNS Pemprov Kaltara