Headline

81 Desa Masih Andalkan Malaysia

Distribusi barang dari Malaysia masih menjadi andalan warga yang tinggal di perbatasan. (Foto: Dokumen/Koran Kaltara)
  • Fokus Utama Pembangunan untuk Peningkatan IDM

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalimantan Utara (Kaltara), Robby Hatman menyampaikan, terdapat 81 desa dengan status desa terdepan di tahun 2019 yang masih mengandalkan distribusi kebutuhan pokoknya dari negara tetangga, Malaysia. Berdasarkan informasi yang ia dapat dari Pendataan Potensi Desa (Podes), desa-desa tersebut tersebar di Kabupaten Malinau sebanyak 10 desa dan 71 desa lainnya berada di Kabupaten Nunukan.

Lanjutnya, selama ini pemenuhan kebutuhan sehari–hari difasilitasi oleh perdagangan lintas batas dalam kerja sama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo). Sehingga meskipun Pemerintah Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pasokan di sana, ia menilai ketahanan pangan masyarakat di sana hingga saat ini masih terjamin.

“Kita tidak bisa memungkiri jika desa terdepan ini secara geografis sulit untuk diakses. Sehingga memang distribusi barang dari Malaysia masih diandalkan sejak perjanjian Sosek Malindo tahun 1970 bergulir,” terang Robby saat ditemui Koran Kaltara, Selasa (25/6/2019).

Meski secara teknis mengandalkan distribusi barang dari Malaysia, Robby menyampaikan bahwa kegiatan ekonomi juga tetap bergeliat. Sehari–hari masyarakat mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan yang hasilnya pun dipasok ke pusat perbelanjaan di Malaysia melalui jalur perdagangan tradisional.

“Masyarakat kita juga tidak hanya sebagai konsumen saja. Dimana mereka turut memainkan peran sebagai produsen atas kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sifatnya terbarukan. Seperti halnya beras, buah–buahan dan produk perkebunan lainnya,” papar Robby.

Adapun dengan bergulirnya berbagai jenis subsidi distribusi barang yang ada saat ini, Robby menilai memang berperan penting dalam upaya menjaga kedaulatan negara. Namun, ia pun tidak memungkiri, bahwa pihaknya dan instansi teknis lain selaku sektor pemerintah, terlebih dahulu dituntut bisa merubah mindset dari masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsi barang dari Malaysia.

“Untuk tahun ini memang ada seperti Tol Laut, Subsidi Ongkos Angkut dan juga informasinya ada Jembatan Udara. Namun selain dari persaingan harga, kita juga tidak boleh melupakan bahwa tugas promosi juga penting. Karena lidah saudara kita di sana kan memang lebih akrab kepada barang Malaysia,” jabar Robby yang sebelumnya menjabat Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UMKM ini.

Pada kesempatan itu juga Robby menyampaikan, secara teknis pihaknya saat ini lebih fokus pada peningkatan grafik Indeks Desa Membangun (IDM). Kendati belum memberikan data terkait komposisi per kategori IDM, Robby menerangkan pihaknya butuh waktu dan bantuan pemerintah pusat agar tidak ada desa dalam kategori desa sangat tertinggal.

“Kalau dari DPMD tentunya melihat indikator IDM. Karena IDM ini kan mengukur indikator kekuatan desa dari seluruh sektor yang ada. Namun untuk peningkatan dari indikator sendiri, porsinya daerah pun dibantu oleh pemerintah pusat melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).(*)

Reporter : Agung Riyanto

Editor : Nurul Lamunsari