Headline

20.769 Keluarga Miskin Terima Kartu Sembako

Pemerintah daerah saat menyalurkan bantuan pangan untuk keluarga miskin di tahun 2019. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Menurun 1.940 KPM di Tahun 2020

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia mengalokasikan program bantuan kartu sembako untuk 20.769 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kalimantan Utara. Demikian dikonfirmasi Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, Heri Rudiono, Jumat (21/2/2020).

Kepada Koran Kaltara, Heri menjelaskan, total penerima bantuan pangan yang sebelumnya bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, mengalami penurunan 8,54 persen di tahun 2020. Atau dari sebelumnya sebanyak 22.709 keluarga. Kondisi ini menunjukkan semakin banyak keluarga miskin yang mulai mandiri dan tidak lagi bergantung kepada pemerintah.

“Adanya penurunan di tahun ini menjadi kabar baik. Karena berarti jumlah keluarga miskin di Kaltara mengalami penurunan. Atau oleh Kemensos disebut sebagai Angka Graduasi Mandiri,” kata Heri.

Kendati demikian, nominal anggaran yang dikucurkan untuk Kartu Sembako diketahui lebih besar dibandingkan bantuan pangan tahun lalu. Secara akumulatif, pemerintah menggelontorkan Rp37,38 miliar untuk program ini selama satu tahun penuh. “Kalau anggaran tahun lalu untuk BPNT di Kaltara ini sebesar Rp290,97 miliar,” tambah Heri.

Lanjutnya,  disampaikan Heri , lebih tingginya nominal yang diterima berkaitan dengan rupiah bantuan pada Kartu Sembako yang lebih tinggi 36,36 persen dibandingkan BPNT. Atau dari Rp110.000 per bulan menjadi Rp150.000 per bulan. Kucuran bantuan yang lebih tinggi diperuntukkan  agar masyarakat miskin bisa membeli bahan pangan tambahan yang menunjang asupan gizi keluarga mereka.

“Tambahan Rp40 ribu direkomendasikan pemerintah untuk membeli tambahan bahan pangan selain beras dan telur. Seperti contoh ikan, daging, ayam dan kacang-kacangan.Ini dilakukan Pemerintah untuk mengurangi beban dan meningkatkan konsumsi pangan bergizi di kalangan masyarakat miskin. Kaitannya juga mendukung program nasional penurunan angka stunting di Kaltara,” jabar Heri.

Secara teknis, saat ini mayoritas KPM sudah bisa mendapatkan realisasi Kartu Sembako melalui bank-bank penyalur. Namun untuk angka pastinya, Dinsos Kaltara masih menunggu  hasil rekonsiliasi data pencairan bulan Januari 2020 dari Dinsos Kabupaten dan Kota.

“Dijadwalkan tanggal 26 dari Dinsos Kaltara akan bertemu dengan kabupaten dan kota di Tanjung Selor. Di sana baru kita bisa mengetahui secara pasti berapa nominal penerima yang sudah cair di rekeningnya,” ujar Heri.

Pada kesempatan tersebut, dia meminta agar pendamping sosial di kabupaten dan kota bisa aktif dalam melakukan pendataan ulang keluarga miskin di wilayahnya masing-masing. Hal ini mengingat adanya potensi KPM yang sudah terdata tidak lagi berada di lokasi. Baik karena faktor kematian, pindah domisili atau sudah keluar dari kategori KPM.

“Sebenarnya kuota ini sudah ditentukan dari Kemensos. Tapi kami dari pihak provinsi memiliki peran pengawasan di daerah agar bantuan yang diberikan tersalurkan dengan tepat. Sehingga kami minta agar petugas di lapangan bisa maksimal ketika melakukan pengecekan ulang. Jadi ketahuan siapa yang memang tidak lagi mendapatkan dan perlu mendapatkannya di tahun ini,” tutup Heri.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari