Headline

154 Perusahaan Diawasi DLH

Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Obed Daniel saat menjelaskan terkait pengawasan lingkungan. (Foto: Fathu Rizqil Mufid)
  • Puluhan Masuk Penilaian Proper Pengelolaan Lingkungan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memberikan pengawasan dalam mengatasi masalah lingkungan. Tidak hanya secara umum, pengelolaan lingkungan oleh perusahaan yang beroperasi di lima kabupaten dan kota juga mendapat pengawasan oleh instansi yang bergerak di bidang pembinaan dan pengawasan kelangsungan lingkungan hidup ini.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Obed Daniel mengatakan, untuk mewujudkan perusahaan ramah lingkungan, perlu kerja sama semua pihak. Menurutnya, tanggung jawab lingkungan tidak hanya diberikan kepada pemerintah dan perusahaan, melainkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Namun memang konteks hari ini kita bicara pengawasan pada perusahaan, yakni dampak lingkungan oleh perusahaan yang beroperasi. Di Kaltara secara total ada 154 perizinan, mulai dari sektor minerba, perkebunan, perhutanan, industri jasa dan sektor lainnya,” katanya, Selasa (25/6/2019).

Dengan adanya ratusan perusahaan itu, lanjutnya, aktivitas setiap perusahaan akan menimbulkan dampak pada lingkungan. Hal tersebut lah yang terus diawasi oleh DLH melalui tim yang terbentuk di lapangan. Ia mengakui, perusahaan skala besar jika pengelolaan lingkungan kurang cermat akan berdampak pada kerusakan.

“Tentu dampak lingkungannya negatif. Makanya beberapa perusahaan kita buat satu instrumen yang namanya penilaian Proper. Instrumen ini menjadi evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengelola lingkungannya. Sejak Tahun 2015 lalu, kita sudah melakukan penilaian proper, yangmana berimbas pada pemberian reward (penghargaan) bagi perusahaan yang pengelolaannya baik dan diberikan punishment (sanksi) bagi perusahaan dengan pengelolaan buruk,” terangnya.

Ia mengungkapkan, dari 154 perizinan yang dikeluarkan, baik oleh provinsi maupun kabupaten/kota, tidak semua dilakukan penilaian proper. Hingga periode 2018-2019, hanya puluhan yang dinilai. Yakni 12 perusahaan sektor pertambangan, 6 perusahaan kehutanan dan 11 industri dan jasa.

“Tidak semua perusahaan dinilai proper. Karena ada indikatornya, misalnya memang perusahaannya aktif beroperasi. Kemudian dilihat potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan. Selain itu kita juga terbatas sumber daya manusia. Tapi di luar yang dinilai, semua perusahaan diawasi, baik oleh kami di provinsi maupun di kabupaten/kota,” tegasnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment